Aktivis hingga Akademisi Gelar Konsolidasi Nasional Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan Energi

Presiden FSPPB Arie Gumilar menambahkan bahwa isu PHK yang dihembuskan sebagian SPBU swasta bisa dibaca sebagai upaya memberi tekanan terhadap pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi nasional.

“Ini alarm bagi kita. Bila sedikit saja kita gagal mewujudkan kemandirian energi, SPBU asing akan terus menekan Indonesia demi memperluas penguasaan pasar. Bayangkan kalau mereka menguasai hingga 30 persen pasar BBM nasional, tentu mereka bisa memengaruhi kebijakan energi, termasuk potensi mendikte harga,” kata Arie.

Arie juga menilai, pengelolaan energi seharusnya kembali berada di tangan negara, sebagaimana sebelum era reformasi, ketika minyak menjadi penopang utama APBN.

“Jangan biarkan urusan energi dikelola oleh swasta. Negara harus ambil peran. Dulu dari minyak kita bisa menyumbang APBN sampai 85 persen. Kenapa tidak kita sekarang ambil alih kembali,” ujarnya.

Ia bahkan mengajak mencontoh keberhasilan Malaysia yang melalui Petronas mampu menjadikan energi sebagai pilar kedaulatan nasional.

Baca Juga

Sabet Tiga Penghargaan di PRIA Awards 2026 Jadi Bukti Nyata Komunikasi PNM ke Masyarakat

“Padahal Malaysia dulu mereka belajar tata kelola ke kita. Sekarang mereka dengan Petronas-nya berhasil menjadi negara yang berdaulat dalam bidang energi,” pungkas Arie.

Dalam konsolidasi ini, Komite Nasional Pergerakan Indonesia untuk Kedaulatan dan Kemandirian Energi menghasilkan deklarasi sebagai berikut:

1.  Pertamina menjadi perusahaan nasional di bawah presiden, tidak bisa diprivatisasi
2.  Mendukung Perpu Tentang Tata Kelola Migas yang Berdaulat
3.  Tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang melemahkan Pertamina
4.  Menyerukan Gerakan Rakyat bersama Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian energi.