Presiden Prabowo Hingga KPK Diminta Awasi Tender Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Aksi sempat berlangsung ricuh setelah massa terlibat cekcok dengan aparat kepolisian yang melarang mereka melakukan pembakaran ban.
Kericuhan sempat memicu tarik-menarik antara demonstran dengan petugas di lokasi.
Meski demikian, aksi tetap berlangsung dengan damai setelah polisi meredam situasi.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola ibadah haji dan umrah.
Mereka mendesak Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan melakukan evaluasi terhadap Kementerian Haji dan Umrah.
Ketua Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji, Ali Akbar Moma mengatakan, pemerintah harus serius mengawasi proses tender penyelenggaraan haji.
"Ini problem, makanya kami hadir di sini menuntut agar ada evaluasi dari Presiden,” ujar Ali Akbar Moma dalam orasinya, Selasa.
Menurut Ali, dugaan monopoli dalam proses tender berpotensi merugikan jemaah haji Indonesia.
Karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa mengusut jika ada praktik monopoli dalam tender haji dan umrah.
Ali juga mendorong DPR RI memanggil pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk dimintai keterangan.
Ia mendesak perlunya evaluasi internal di tubuh kementerian yang membidangi haji dan umrah.
"Kedua, KPK segera mengusut tuntas masalah yang telah pernah dilaporkan di KPK terkait dengan monopoli masalah haji," ucapnya.
Massa menilai praktik monopoli hanya akan membuka ruang penyalahgunaan wewenang di sektor haji.
Selain itu, monopoli dinilai merugikan calon jemaah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik.
Ali juga meminta Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada perbaikan sistem pengelolaan haji.
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Aksi yang digelar pada siang hari itu berakhir dengan pembacaan pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji. (rpi/dpi)
Load more