Dewan Perwakilan Mahasiswa Vokasi UI Soroti Sistem Perwakilan dalam Pembuatan Peraturan di Indonesia

Menurutnya keberagaman masyarakat Indonesia menuntut pendekatan kebijakan yang lebih berbasis data dan riset bukan sekadar representasi politik melalui anggota dewan.

“Untuk negara yang sangat diverse seperti Indonesia, masalah muncul ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan menganalisis hukum yang berlaku. Pembuat kebijakan harus peka terhadap kebutuhan rakyatnya, dan itu hanya bisa dicapai lewat survei dan riset,” ujar Bang Pram.

Ia menyoroti bahwa banyak peraturan di Indonesia masih minim kajian mendalam terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan membuat kebijakan tidak tepat sasaran.

Pram juga menyampaikan isu kompetensi dalam organisasi yang menilai individu yang 'bodoh rajin' justru bisa menjadi ancaman serius.

“Usaha tanpa pengetahuan bisa melatih inkompetensi. Ini berbahaya jika dibiarkan berlanjut,” tegasnya.

Baca Juga

Langkah Polri Ungkap Kasus Teror Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Tuai Respons Positif

Menurutnya hukum adalah bidang yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara individual. 

Diperlukan kolaborasi lintas disiplin dengan orang-orang yang kompeten dan eksepsional agar sistem hukum berjalan efektif.

“Banyak aspek hukum yang membutuhkan gabungan ilmu dari berbagai bidang. Maka dari itu, kerja sama dan kompetensi adalah kunci,” katanya. (raa)