Kepala BPJPH Sebut Sertifikasi Halal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sumedang, tvOnenews.com - Dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/10/2025), Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa kebijakan wajib halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 bukan hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha di daerah.

“Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha daerah untuk naik kelas. Produk halal akan lebih diterima di pasar global dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” ujarnya.

Haikal menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi halal, khususnya untuk produk usaha mikro dan kecil, serta integrasi kebijakan daerah dalam ekosistem halal nasional. Ia menilai, halal kini menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan kebersihan yang diakui dunia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan wajib halal diterapkan secara menyeluruh. 

“Pada masa Presiden Prabowo ini, halal menjadi mandatori. Inilah saatnya kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia siap memimpin sektor halal global,” tegas Haikal.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan halal untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan mencegah pungutan liar. 

Baca Juga

Pelaku Usaha Wajib Catat Aturan Baru BPJPH, Pelanggar Jaminan Produk Halal Bisa Kena Sederet Sanksi

Arah kebijakan BPJPH 2025–2029, lanjutnya, selaras dengan RPJMN, yakni memperkuat ekosistem halal dan transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

Haikal menutup dengan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi halal nasional yang berdaya saing dan tumbuh dari kekuatan ekonomi daerah.