Akademisi Sorot Tajam Jalan Trans Halmahera: Tak Untungkan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera terus menuai polemik dari kalangan publik maupun akademisi.

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat melainkan mempercepat konektivitas industri tambang di Pulau Halmahera, Maluku Utara.

Pasalnya, kata Astuti, dari kaca mata ekonomi makro lebih berpihak pada kepentingan industri. 

“Selama ini tolak ukur pertumbuhan ekonomi masih dilihat dari seberapa banyak industri berdiri dan menyerap tenaga kerja. Pada kenyataannya, jalan Trans Halmahera yang dibangun tidak diproyeksikan untuk memudahkan aktivitas masyarakat seperti distribusi hasil pertanian, perkebunan, atau komoditas lokal seperti pala, cengkeh, dan kopra,” kata Astuti kepada awak media, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Astuti menilai pembangunan infrastruktur di Maluku Utara baik bandara, pelabuhan hanya ditujukan untuk menghubungkan kawasan industri tambang nikel di kawasan Halmahera Timur.

Sebab, kawasan proyeksi Halmahera Timur menjadi pusat hilirisasi tambang karena akan dibangun pabrik pengolahan baterai berbasis hasil smelter nikel mentah dari Halmahera Tengah, Timur, dan Selatan.

“Pembangunan jalan memang mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi untuk kepentingan industri, kepentingan modal, dan korporasi. Ini proyek ambisius yang lebih mencerminkan politik oligarki tambang di Maluku Utara, bukan kepentingan rakyat,” kata Manajer Program WALHI Maluku Utara itu.

Selain itu, Astuti menyebut penggunaan dana publik untuk membangun infrastruktur justru dimanfaatkan perusahaan tambang. 

Sebab, fungsi dari jalan lintas provinsi lebih banyak digunakan kendaraan berat milik perusahaan tambang.

“Itu jalan negara, dibangun dari pajak rakyat, tapi justru dipakai oleh truk-truk industri nikel. Akibatnya, jalan rusak parah, padahal seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan umum dan masyarakat,” jelasnya.

"Kalau perusahaan mau lewat, bangun jalan sendiri. Jangan gunakan pajak rakyat untuk memudahkan mobilitas industri tambang,” sambungnya. 

Di sisi lain, ia menilai dampak aktivitas tambang terhadap sumber pangan dan ekosistem di Halmahera. 

Ia mencontohkan kawasan Wasile, Halmahera Timur, yang dikenal sebagai lumbung padi Maluku Utara, lahan sawahnya terancam akibat dugaan pencemaran irigasi oleh aktivitas tambang. 

“Air irigasi tercemar, sawah-sawah rusak, padahal itu sumber pangan masyarakat. Jadi apa lagi yang mau didorong lewat jalan itu kalau hasil produksinya sendiri dirusak?,” katanya. 

Karena itu, Astuti mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong moratorium bahkan penutupan terhadap perusahaan tambang bermasalah di Provinsi Maluku Utara. 

Menurutnya pemerintah dalam memberikan izin-izin tambang tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil seperti Halmahera.

“Jadi sebelum bicara jalan baru, pemerintah seharusnya berani hentikan dulu aktivitas tambang yang bermasalah. Kalau tidak, pembangunan infrastruktur apa pun akan terus jadi alat legitimasi bagi ekspansi industri ekstraktif,” pungkasnya. (raa)