Surabaya Menuju Zero TBC

tvOnenews.com - Di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi dan tekanan sistem kesehatan yang tak kunjung reda, Tuberkulosis (TBC) kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya. Dalam beberapa kesempatan terakhir, DPRD dan Pemkot gencar menyorot angka temuan kasus, penegakan kebijakan, serta program komunitas yang digelar untuk menekan penularan. 

Untuk menguatkan respons, Pemkot Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penanggulangan TBC. Perwali ini memuat rangka tatalaksana mulai dari skrining, layanan pengobatan gratis di puskesmas, pelacakan kontak, dukungan nutrisi, hingga pembentukan Satgas TBC di tingkat kecamatan. 

Perwali juga membuka ruang bagi langkah tegas terhadap pasien yang mangkir dari pengobatan dengan skema sanksi administratif dan upaya lainnya yang menuai perdebatan publik soal keseimbangan antara hak pasien dan kepentingan kesehatan masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai upaya memastikan kepatuhan dalam pengobatan yang memakan waktu dan rawan putus obat sehingga berisiko munculnya TBC resisten obat. 

Salah satu pijakan penting program Surabaya adalah akses layanan pengobatan TBC yang gratis melalui puskesmas dan rumah sakit rujukan, serta mekanisme rujukan bagi kasus dengan komorbiditas melalui dukungan BPJS. Pendekatan ini dipadukan dengan strategi active case finding (mencari kasus secara proaktif ) di komunitas dan pendampingan minum obat oleh kader lokal untuk meminimalkan dropout pengobatan. 

Menurut Ajeng Wira Wati, target zero TBC bukan sekadar ambisi angka, tetapi sebuah “PR bersama” yang memerlukan sinergi lintas sektor: Dinas Kesehatan, puskesmas, kader kesehatan, hingga level RT/RW. Ia menyebutkan bahwa jumlah kasus yang masih tinggi menuntut percepatan kegiatan skrining, edukasi, dan dukungan sosial bagi pasien agar bisa menyelesaikan pengobatan tanpa kehilangan mata pencaharian. Dalam pandangannya, pendekatan sosial mengurangi stigma, memberi bantuan nutrisi dan bantuan sementara penghasilan sama pentingnya dengan intervensi medis. 

Meski program dan kebijakan ada, realitas di lapangan menampilkan rintangan berlapis: kepadatan permukiman, rendahnya ventilasi rumah, stigma sosial yang membuat pasien enggan membuka kondisi mereka, serta masalah ekonomi yang memaksa pasien kembali bekerja sebelum pengobatan tuntas. Selain itu, penemuan kasus yang meningkat kerap menunjukkan dua sisi: surveilans lebih baik, tetapi juga mengungkap besarnya beban penyakit yang selama ini tersembunyi. 

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Haji, Kemenhaj dan Fk KBIHU Jatim Gelar Sertifikasi Profesional untuk Pembimbing Haji