Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Ungkap 4 Rekomendasi Bagi Pemerintah untuk Perbaiki Ekosistem Logistik Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan empat rekomendasi yang dapat dijalankan pemerintah untuk memperkuat ekosistem logistik nasional. 

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Biaya Logistik Turun, Industri Bergeliat” yang digelar Bisnis Indonesia Forum di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan mengatakan rekomendasi pertama adalah integrasi kelembagaan pemerintah. 

Pihaknya mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menyiapkan draft penguatan daya saing logistik nasional.

Draft tersebut disebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daya Saing Logistik Nasional.

“Kita tunggu keluarnya (Perpres), karena tanpa regulasi ini, tidak akan memberikan kepastian berusaha. Tetapi tidak semua juga bisnis-bisnis usaha itu harus di-regulating ya,” kata Akbar dalam diskusi.

Baca Juga

Perdagangan Meningkat, Arus Peti Kemas Tumbuh 5,8 Persen Tembus 10,31 Juta TEUs

Akbar melanjutkan rekomendasi kedua yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan pelaku logistik. 

Pihaknya menilai kualitas dan kuantitas pelaku logistik masih perlu ditingkatkan. Menurut Akbar, pelaku logistik harus memiliki pengetahuan dan standar kompetensi yang setara.

“Dan kami ALFI juga sudah mempunyai pendidikan dan latihan yang sudah diratifikasi atau disertifikasi oleh lembaga internasional. Jadi standarisasi tenaga ahli logistik Indonesia di bawah ALFI jadi sudah disertifikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ALFI menyoroti absennya regulasi terkait keamanan siber dalam rantai pasok nasional.

Akbar menyebut isu keamanan siber tidak hanya relevan bagi sektor perbankan. Namun juga sangat krusial untuk logistik, terutama karena kegiatan logistik turut melibatkan transaksi keuangan.

“Kita belum pernah mendengar bagaimana cyber security untuk proses supply chain dalam negeri. Ini sudah menjadi tuntutan ya. Harusnya pemerintah juga sudah aware,” ungkapnya.

“Karena bukan hanya cyber security perbankan, karena proses ekosistem logistik kita juga melibatkan perbankan. Kalau itu masuk dari logistik prosesnya, pasti akan terjadi dampak yang merugikan masyarakat,” lanjut Akbar.

Terakhir, Akbar menyebut pembangunan kebijakan logistik Indonesia belum mencerminkan keunggulan sebagai negara maritim. Sebab, sekitar 50 persen pergerakan logistik nasional masih didominasi transportasi darat.

“Dengan 2.000 pelabuhan tadi dan seharusnya tidak ada ‘polisi tidur’ di laut gitu ya. Dan juga rasanya bisa diukur. Tinggal bagaimana melakukan balancing cargo dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia,” tutupnya. (saa/raa)