Aceh Timur Lumpuh Total, DPRA Desak Presiden Prabowo Tetapkan Bencana Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Situasi darurat akibat banjir besar yang melanda Aceh Timur dan sejumlah kabupaten/kota di Aceh kini memasuki fase kritis. 

Aktivitas sosial dan ekonomi lumpuh, infrastruktur rusak berat, serta akses vital terputus, membuat penanganan bencana tidak lagi dapat ditangani oleh pemerintah daerah.

Dari pantauan di lokasi, hampir seluruh kecamatan di Aceh Timur mengalami kelumpuhan aktivitas. Pasar tradisional berhenti beroperasi, distribusi bahan pangan tersendat, dan masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dasar. 

Kerugian ekonomi diperkirakan terus melonjak akibat terbatasnya pasokan energi, terganggunya logistik, serta rusaknya fasilitas umum yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya itu, sejumlah akses jalan utama yang menghubungkan wilayah-wilayah terdampak juga terputus. 

Kondisi tersebut menyulitkan proses evakuasi, pendistribusian bantuan, hingga mobilisasi tenaga medis.

Baca Juga

Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

Anggota DPRA Aceh Timur dari Fraksi Partai Aceh, Zulfahmi, menilai skala kerusakan yang terjadi telah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah. 

Menurutnya, kerusakan infrastruktur dan runtuhnya sistem layanan dasar ini menggambarkan bahwa bencana tersebut sudah masuk kategori bencana besar nasional.

“Jaringan telekomunikasi dan aliran listrik di sebagian besar wilayah terdampak juga padam total. Ini membuat koordinasi darurat menjadi sangat lambat dan mempersulit komunikasi antara tim penyelamat, masyarakat, dan pusat komando,” kata Zulfahmi, Rabu (3/12/2025).

Situasi semakin genting dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa, luka-luka, serta pengungsi yang kini membutuhkan tempat perlindungan, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan mendesak.

Zulfahmi menyebut kondisi Aceh Timur saat ini telah memenuhi parameter penetapan Bencana Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

Parameter itu meliputi, kelumpuhan ekonomi daerah, kerusakan infrastruktur strategis, terputusnya akses vital, padamnya jaringan energi dan komunikasi, dan meningkatnya jumlah korban.

“Atas nama masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur, kami memohon dengan kerendahan hati kepada Pemerintah Pusat melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, penetapan Bencana Nasional merupakan langkah mendesak untuk memastikan keselamatan warga, mempercepat layanan kemanusiaan, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di Aceh Timur maupun wilayah Aceh lainnya.

“Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah bencana kemanusiaan yang membutuhkan intervensi negara secara penuh,” tegasnya.