Pengamat Soroti Soal Reformasi Polri, Perlu Konsistensi Penegakan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pihak, dari pakar, pengamat, hingga mahasiswa turut menyoroti dan memberikan masukan soal Reformasi Polri, agar Korps Bhayangkara semakin baik ke depannya. 

Dalam Diskusi Publik bertema “Evaluasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi: Menata Kembali Reformasi Polri, Transparansi, Profesionalisme, dan Pelayanan Publik”, Pengamat Hukum, Trubus Rahardiansyah dan Pengamat Politik, Bonifasius Hargen, memaparkan analisis kritis terkait perjalanan reformasi Polri, tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi, serta proyeksi pembenahan ke depan dalam rangka memperkuat kepercayaan publik. 

Trubus Rahardiansyah mengungkapkan bahwa reformasi Polri perlu menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum dan penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal sebagai pondasi.

"Transparansi dan profesionalisme aparat harus diwujudkan melalui sistem yang akuntabel, regulasi yang tegas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan publik semakin berkeadilan," kata Trubus, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Bonifasius menyoroti terkait dimensi politik dan tata kelola dalam reformasi kepolisian. Menurutnya, reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari komitmen negara dan dukungan publik. 

“Reformasi yang berkelanjutan membutuhkan kemauan politik, keterbukaan institusi, serta partisipasi masyarakat sipil agar Polri semakin adaptif terhadap tuntutan demokrasi,” jelas Bonifasius.

Kemudian, para pengamat sepakat mendukung kinerja Kepolisian dan Komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Diketahui, diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (FPSHI) bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). 

Kegiatan ini juga dihadiri akademisi, mahasiswa, serta pemerhati isu hukum dan politik. Para mahasiswa yang hadir menyampaikan pandangan dan harapan agar reformasi Polri terus berjalan secara konsisten demi terwujudnya institusi kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya masyarakat.

Dalam penutup, perwakilan penyelenggara dari FPSHI dan PMKRI menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan menjadi ruang dialog konstruktif antara akademisi dan generasi muda untuk merumuskan gagasan serta rekomendasi kebijakan yang relevan. 

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemangku kepentingan dalam menata kembali arah reformasi Polri yang berorientasi pada transparansi, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(raa)