Tangkal Hoaks, DPRD Surabaya Dorong Pemanfaatan Anggaran untuk Literasi Digital

tvOnenews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran Rp5 juta per RW. Anggaran tersebut diharapkan dapat difokuskan pada penguatan literasi digital bagi generasi muda guna membentengi masyarakat dari ancaman disrupsi informasi.

Arif Fathoni menilai kebijakan alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis dalam menyiapkan anak muda Surabaya menghadapi tantangan era digital yang kian kompleks, termasuk kemunculan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

"AI itu bisa menjadi penuntun, tapi juga bisa menjadi jembatan yang meruntuhkan kebhinekaan jika disalahgunakan. Karena itu, literasi digital anak muda menjadi kunci untuk menangkal hoaks dan disrupsi informasi," ujar Fathoni dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Menurut politisi yang akrab disapa Toni ini, manipulasi informasi di ruang digital berpotensi memicu konflik sosial jika masyarakat tidak memiliki kemampuan memilah informasi secara kritis. Oleh karena itu, ia meminta Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan untuk lebih aktif di ruang edukasi.

Ia menyarankan agar Karang Taruna menggelar kegiatan seperti "sinau bareng" atau forum belajar bersama yang spesifik mengedukasi warga mengenai cara verifikasi informasi dan mengenali berita bohong (hoaks).

Tak hanya soal literasi, Fathoni juga menekankan agar anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan keterampilan digital marketing. Hal ini bertujuan agar para pemuda di tingkat RW mampu membantu mempromosikan produk UMKM lokal di lingkungannya masing-masing.

Baca Juga

Tiga Terdakwa Suap Jabatan Desa Kediri Jalani Sidang Vonis di Tipikor Surabaya

"Pembinaan itu bukan berarti diberi Rp5 juta lalu disuruh buka usaha. Yang penting adalah peningkatan skill dan pengalaman. Anak muda sekarang tidak bisa lepas dari gadget, jadi harus diarahkan ke hal-hal produkt1if," tegasnya.

Fathoni mencontohkan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk menghadirkan narasumber atau pakar di bidang digital branding. Dengan begitu, pemuda diharapkan cakap mempromosikan produk melalui platform populer seperti TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya.Agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya menyiapkan parameter keberhasilan yang jelas serta sistem monitoring yang ketat.

Camat, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memegang peran krusial dalam melakukan evaluasi berkala. Fathoni mengusulkan agar evaluasi dilakukan minimal tiga bulan setelah pelaksanaan program.

"Indikator keberhasilan tidak hanya berupa laporan administrasi, tetapi juga output nyata, seperti jumlah UMKM yang dipromosikan dan kualitas konten yang dihasilkan. Camat harus mengevaluasi apakah setelah tiga bulan pemuda Karang Taruna sudah memahami teknik promosi lewat media sosial," pungkasnya.(chm)