Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Kertajati Dialihkan ke Pusat, KDM Soroti Beban APBD Rp100 Miliar per Tahun

KDM menegaskan, hingga saat ini belum ada indikator bahwa BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri tanpa dukungan dana APBD Jawa Barat. Hal inilah yang mendorongnya mencari solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

KDM Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan

Tak hanya soal keuangan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengusulkan agar kawasan Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Usulan ini, menurut KDM, telah mendapatkan respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya mengusulkan agar Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Presiden merespons positif dan berharap kawasan itu bisa menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

KDM mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan untuk membahas rencana tersebut. Menurutnya, jika Kertajati berada di bawah kendali pemerintah pusat, pemanfaatannya akan lebih optimal dan tidak lagi membebani keuangan daerah.

Husein Sastranegara Dinilai Lebih Menguntungkan

Baca Juga

KDM Tanggapi Keresahan Siswa Terkait Sekolah Maung, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Akan Merubah Nama Sekolah

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis pengelolaan Bandara Husein Sastranegara akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. KDM menilai pasar penerbangan di Bandung sudah terbentuk, sehingga revitalisasi bandara tersebut relatif lebih mudah dibanding mengembangkan Kertajati dari nol.

“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Kalau landasan pacu diperpanjang, dalam waktu singkat bandara itu pasti kembali ramai,” ujar KDM.

Terkait potensi selisih nilai aset antara Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional atau appraisal. Ia menegaskan, skema yang diajukan bukanlah penjualan aset, melainkan pertukaran antarinstansi pemerintah.

“Ini bukan jual aset, tapi tukar guling. Tinggal dihitung secara profesional lewat appraisal karena ini urusan antarpemerintah,” tutur KDM.

Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Saat ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara terkait usulan tersebut. KDM berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar pengelolaan aset strategis di Jawa Barat bisa berjalan lebih efisien dan tidak lagi membebani APBD.