Arahan Presiden Prabowo Mewujudkan Ekonomi Patriotik, Kolaborasi Militer dan Sipil Profesional

tvOnenews.com - Pidato Presiden Prabowo pada rapat Paripurna DPR, memposisikan kebijakan strategis Indonesia dalam dinamika global. Presiden Prabowo menegaskan adanya Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Keduanya adalah satu upaya nyata mewujudkan UUD 45 Pasal 33, menuju kemandirian ekonomi nasional serta penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Meskipun menuai pro dan kontra, karena dianggap gagasan itu hanya wacana. Namun, arahan Presiden terkait ekonomi didukung penuh oleh Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP. P2N).

Abi Rekso, selaku Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) meyakini bahwa arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi.

“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45. Fiskal APBN untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Parriotik.” Papar Abi Rekso.

Seraya Abi Rekso mengapresiasi positif kebijakan Menhan Sjafrie.  Terkait pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai.

Lebih dalam lagi Abi Rekso menekankan bahwa Program MBG juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif. 

Baca Juga

Jajaran Menteri Ekonomi Mulai Purbaya hingga Agus Gumiwang Sambangi Istana

“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insha Allah stabilitas ekonomi terjaga.” Tutup Abi Rekso, Waketum HanStra Pengurus Pusat P2N.(chm)