Tuai Kritik, PB PORDI Pilih Jalur Hukum Keputusan Rakernas KONI

Jakarta, tvOnenews.com - Pelaksanaan Rakernas dan Musornaslub Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menetapkan Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) menjadi anggota KONI Pusat.

Keputusan tersebut turut menuai protes dari kubu Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI).

Pasalnya, kubu PB PORDI mengaku mendapat perlakuan diskriminatif diskriminatif saat proses pengajuan keanggotaan sebagai cabang olahraga prestasi di bawah KONI.

Bahkan, kubu PB PORDI mengaku bakal membawa permasalahan ini melalui jalur hukum.

“Kami pastinya akan rapat dulu dengan pimpinan. Yang jelas, langkah yang akan kami lakukan adalah langkah hukum untuk menilai apakah tindakan KONI Pusat ini benar atau tidak. Kami akan serahkan ke pengadilan,” kata Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Andi mengaku pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai AD/ART KONI.

Baca Juga

Sudah Tak Asing di Insan Olahraga Jabar, Dwi Jati Utomo Jadi Magnet KONI Jawa Barat 2026-2030

Namun, ia mengaku polemik tersebut hadir saat kubunya merasa tak diberi ruang dalam forum Rakernas KONI.

Andi memaparkan satu-satunya syarat yang belum dapat dipenuhi adalah keberadaan federasi internasional domino yang hingga kini dinilai belum jelas keberadaannya. 

Namun, kbunya mengaku telah berupaya membangun legitimasi internasional dengan menggelar turnamen domino internasional yang diikuti delapan negara.

“Seluruh persyaratan yang dicantumkan di AD/ART KONI telah kami penuhi kecuali satu yakni International Federation Domino Association yang belum kami penuhi karena wujud federasi ini kami tidak ketahui,” ungkap Andi.

“Olehnya kami melaksanakan kejuaraan internasional yang dihadiri delapan negara dengan harapan menjadi embrio terciptanya organisasi internasional,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga turut menyoroti keputusan KONI yang dinilai lebih memberi ruang kepada organisasi lainnya. 

Menurutnya organisasi tersebut justru belum memenuhi syarat minimal penyelenggaraan event nasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Tapi KONI tampaknya mengabaikan. Bahkan ORADO yang kegiatan nasionalnya baru satu kali, padahal syaratnya minimal dua kali dan diikuti 10 provinsi, malah itu yang diterima oleh KONI,” ujar Andi Jamaro Dulung.

Ia menilai keputusan tersebut memperlihatkan adanya perlakuan tidak adil terhadap PORDI.

“Saya kira dengan demikian kelihatan betul bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh KONI. Ini tidak boleh dibiarkan karena merusak iklim olahraga di Indonesia,” ungkapnya.

PB PORDI mengaku sebenarnya telah mengikuti proses pengajuan keanggotaan sejak beberapa tahun lalu.

Mereka membantah pernyataan KONI yang menyebut dokumen pengajuan baru masuk pada Mei 2026.

Dalam keterangannya, PORDI menyebut proses komunikasi dengan KONI sudah berlangsung sejak 2019 dan dilanjutkan melalui audiensi resmi pada 9 Maret 2022 bersama Bidang Organisasi dan Bidang Hukum KONI Pusat.

Pada pertemuan tersebut, PORDI mengaku menerima arahan terkait kelengkapan dokumen legal dan syarat administratif lain yang harus dipenuhi. Sejak saat itu, organisasi tersebut terus melengkapi seluruh ketentuan yang diminta.

“Menyikapi perkembangan terakhir terkait Rakernas KONI, kami mencermati bahwa forum tersebut tidak mencerminkan perhelatan organisasi olahraga profesional yang bisa menjadi sandaran seluruh induk cabang olahraga prestasi,” pungkasnya.(raa)