Wakil Ketua DPD RI Desak Pembetukan Pansus Papua, Soroti Kerusakan Hutan dan Ruang Hidup

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan persoalan Papua harus menjadi perhatian serius negara.

Menurutnya, isu tersebut berkaitan langsung dengan ruang hidup masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, hingga arah pembangunan nasional di wilayah Papua.

Hal itu disampaikan Yorrys dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Hutan dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-Bayang PSN”, Selasa (26/5/2026).

Menurut Yorrys, berbagai persoalan di Papua bukan hal baru. Selama ini, DPD RI menerima banyak aspirasi dari kelompok masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa seperti PMKRI, terkait kondisi sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua.

“Masalah Papua itu bukan masalah baru. Banyak organisasi dan kelompok masyarakat datang ke DPD menyampaikan berbagai persoalan. Karena itu kami melihat ini momentum yang tepat untuk didukung dan dibicarakan secara lebih serius,” kata Yorrys.

Ia mengungkapkan, DPD RI melalui sidang paripurna telah memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua yang kini tengah dalam tahap finalisasi.

Baca Juga

Kisah Empat Talenta Muda Raih Mimpi Menembus Timnas U-17 Lewat Papua Football Academy

“Di pembukaan masa sidang kemarin sudah diputuskan bahwa DPD akan membentuk Pansus Papua. Ini sedang diproses dan minggu depan diharapkan sudah disahkan. Pansus ini akan membahas berbagai persoalan Papua secara lebih fokus dan menyeluruh,” ujarnya.

Terkait polemik film dokumenter yang belakangan ramai diperbincangkan, Yorrys menilai isi tayangan tersebut seharusnya dipahami secara utuh dan tidak hanya dilihat dari judul yang dianggap provokatif.

“Kalau ditonton secara keseluruhan, film itu menjelaskan soal pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia, bukan hanya di Papua. Tetapi memang yang paling besar sekarang terjadi di Papua,” katanya.

Yorrys juga menegaskan tidak ada alasan untuk melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Menurut dia, pelarangan karya atau diskusi publik tidak relevan di era keterbukaan informasi saat ini.

“Kenapa harus dilarang? Ini era keterbukaan. Saya juga sudah tanyakan langsung kepada Menko Polkam dan ditegaskan bahwa tidak ada larangan resmi terkait pemutaran film itu,” tegas senator asal Papua itu.

Dalam kesempatan tersebut, Yorrys turut menyoroti dampak eksploitasi hutan di Papua, khususnya proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare.

“Yang paling parah sekarang itu dengan PSN di Merauke. Pertanyaannya, kalau hutan dibuka untuk padi dan tebu, kayu-kayu hasil pembukaan lahannya ke mana? Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak terus menyuarakan persoalan kerusakan hutan, baik di Papua maupun daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat adat. Ia menyoroti laporan terkait harga pembebasan tanah yang disebut sangat rendah dan tidak manusiawi.

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya. (rpi)