LMND Soroti Kenaikan Harga Pertamax: Efek Domino Konflik Global dan Tekanan Fiskal

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 10 Juni 2026 mendapat sorotan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). 

Kenaikan ini dinilai sebagai konsekuensi logis dari memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta kondisi ekonomi makro yang sedang bergejolak.

Dalam penyesuaian terbaru, harga Pertamax (RON 92) melonjak signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Begitu pula dengan Pertamax Green 95 yang kini dibanderol Rp17.000 per liter, naik dari harga sebelumnya Rp12.900.

LMND menganalisis bahwa lonjakan harga minyak mentah internasional dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. 

Situasi ini mengganggu stabilitas pasokan energi dunia dan memberikan tekanan besar pada Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak. 

Beban ini semakin berat seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendongkrak biaya pengadaan energi nasional.

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

Wakil Bendahara Umum LMND, Findi Alnajia, menekankan bahwa meskipun faktor eksternal sulit dihindari, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar kebijakan energi tetap memihak pada rakyat kecil.

“Lonjakan harga minyak dunia dan konflik geopolitik internasional memang menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, tekanan terhadap fiskal negara juga semakin besar sehingga pemerintah menghadapi ruang yang semakin terbatas untuk menahan kenaikan biaya energi. Namun kondisi ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pembenahan tata kelola subsidi energi nasional,” kata Findi kepada awak media, Rabu (10/6).

LMND menyoroti persoalan kronis dalam distribusi subsidi di tanah air. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), manfaat subsidi BBM seperti Pertalite dan Solar justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan rumah tangga mampu dan sektor industri, ketimbang masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas.

Oleh karena itu, LMND mendorong pemerintah untuk melakukan pembersihan data dan memperketat sistem verifikasi penerima subsidi. 

Langkah-langkah seperti integrasi data penerima manfaat, pengawasan ketat di setiap SPBU, serta keterbukaan informasi publik mengenai penyaluran subsidi dianggap sebagai solusi paling rasional untuk menyelamatkan ruang fiskal negara.