Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media serta Siapkan Usulan Regulasi 'Homeless' dan Sosmed

Melihat masih banyaknya media yang masa berlaku sertifikatnya telah kedaluwarsa, Dewan Pers mengimbau kepada para pengelola media untuk segera melapor dan memperbarui datanya. Pemutakhiran data ini sangat penting dilakukan agar status verifikasi media tetap aktif dan tercatat resmi di Dewan Pers.

Hingga akhir Mei 2026, tercatat 1.277 media berstatus Terverifikasi Faktual dan 198 media berstatus Terverifikasi Administratif. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pers untuk mendorong tata kelola perusahaan pers yang profesional dan kredibel.

Yang tak kalah pentingnya, Dewan Pers akan melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers 2026 bersama BRIN. Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengungkapkan survei ini akan dilakukan di 39 daerah. 

“Dilakukan di 38 provinsi dan 1 nasional, total 39 daerah. Diharapkan November nanti sudah bisa di-share ke publik,” ujar Totok.

Memasuki pertengahan 2026, Komisi Informasi Komunikasi (KIK) Dewan Pers berkomitmen memperluas jangkauan informasi melalui digitalisasi dokumen publik, sosialisasi berkala kepada konstituen pers, serta optimalisasi kanal digital resmi agar informasi dapat diakses secara cepat, akurat, dan transparan. Sejumlah program pun dirancang untuk memperkuat pilar demokrasi, meningkatkan literasi publik, serta memberikan apresiasi terhadap insan pers nasional.

Program bulanan Podcast "Suara Demokrasi" sebagai wadah diskusi strategis. Pencapaian tertinggi diraih pada episode bulan Oktober 2025 yang berhasil menembus 1,8 juta penonton. KIK Dewan Pers juga telah menyelenggarakan agenda akbar tahunan, Anugerah Dewan Pers 2025. Acara ini terlaksana dengan baik atas kerja sama dan sinergi yang solid dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Juga

Gus Zuem Sayangkan Penggeledahan Ponpes Putri di Sukoharjo yang Diwarnai Dugaan Intimidasi

“Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan tata kelola informasi yang lebih akuntabel, KIK Dewan Pers meluncurkan program baru, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” kata Ketua KIK Dewan Pers, Maha Eka Swasta. Program PID ini sudah dapat di akses di https://e-ppid.dewanpers.or.id/

Sementara, Komisi Pendidikan Dewan Pers menyampaikan capaian Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pada 2025 terdapat 145 pelaksanaan UKW, terdiri atas 7 kali oleh Dewan Pers dan 138 kali oleh lembaga penguji mandiri. Jumlah wartawan bersertifikat mencapai 16.245 wartawan, terdiri atas jenjang muda, madya, dan utama.