Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media serta Siapkan Usulan Regulasi 'Homeless' dan Sosmed

“Dewan Pers menekankan, UKW tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran. Untuk tahun ini telah terlaksana UKW fasilitasi Dewan Pers bulan lalu dengan 42 peserta. Namun Dewan Pers sedang mengupayakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan UKW, ya kaau bisa sesuai dengan target 750 peserta,” jelas Maha Eka mewakili Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Busyro Muqqodas. 

Aduan Masyarakat Tinggi
Tenaga Ahli Komisi Pengaduan Dewan Pers, Indria Purnama Hadi, mengungkapkan pengaduan terkait media ke Dewan Pers sepanjang 2026, sangat tinggi. Baru lima bulan berjalan, Dewan Pers menerima 573 pengaduan. Sebanyak 247 kasus (43,11 %) di antaranya masih proses penyelesaian, sedangkan 326 (56,89%) sudah diselesaikan. Sebagaian besar penyelesaian dilakukan melalui surat.

Sebagai catatan, berdasarkan data Dewan Pers, jumlah pengaduan memang cenderung tinggi dan dalam beberapa periode mengalami peningkatan. Pada 2023 tercatat 813 pengaduan, tahun 2024 sekitar 626–678 pengaduan, dan sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 1.286 pengaduan. Mayoritas pengaduan ditujukan kepada media siber.

Tingginya jumlah pengaduan ke Dewan Pers dibanding tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan dari kombinasi faktor di sisi masyarakat, media, dan ekosistem informasi digital. Yakni, meningkatnya literasi dan kesadaran publik, pertumbuhan media siber yang sangat cepat, pelanggaran etika yang masih berulang, persaingan media dan tekanan ekonomi, media sosial mempercepat reaksi publik, meningkatnya sengketa reputasi di ruang digital.

“Dalam pandangan Dewan Pers, tingginya angka pengaduan tidak selalu bermakna negatif. Pengaduan yang meningkat dapat dibaca sebagai dua hal sekaligus: kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya semakin tinggi; dan masih adanya tantangan profesionalisme dan kepatuhan etika di kalangan media, khususnya media siber,” tutur Indria.

Indeks Kebebasan Pers
Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menyampaikan potret kebebasan pers Indonesia. Indeks Kebebasan Pers Indonesia oleh Dewan Pers pada 2025 mencapai 69,44, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 69,36. 

Sementara, Indeks Kebebasan Pers Indonesia menurut Reporter Without Border (RSF): 129 pada 2026, 127 di 2025, 111 saat 2024, dan 108 pada 2023.
Indeks Keselamatan Jurnalis oleh Jurnalisme AMAN, Yayasan TIFA dan Populix, berada di angka 59,5 pada 2025. 

Dewan Pers juga tengah memonitor 11 kasus pada 2026. 2 kasus (Mongabay, Floresa.co) merupakan kasus terror, 1 kasus (Aceh) berupa kekerasan fisik, serangan digital 4 kasus (Suara Surabaya, NTBSatu, Konsentris, Tempo), Gugatan Perdata 1 kasus (25 media di Sumatera Selatan). Juga ada 3 kasus penculikan (Republika, Detik, Tempo).