Kasatgas Tito Karnavian Minta Daerah Terdampak Bencana Percepat Realisasi Tambahan TKD

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah Sumatera untuk bergerak cepat dalam merealisasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta hibah daerah. 

Percepatan ini dinilai krusial untuk menunjang proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Tito menjelaskan bahwa urgensi ini muncul seiring dengan bergesernya fokus penanganan bencana. 

Saat ini, upaya di lapangan telah memasuki tahapan penting, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas publik.

Langkah tersebut penting karena penanganan bencana di Sumatera telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun ketersediaan anggaran ini merupakan respons cepat dari pemerintah pusat. 

Baca Juga

Beri Tenggat Waktu Pekan Depan, Ketua Satgas PRR Minta Pemda Tuntaskan Penyaluran Hibah Bencana

Berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dana TKD tambahan sebesar Rp10,64 triliun telah dialokasikan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di tiga wilayah utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dana yang disalurkan tersebut mencakup bantuan bagi daerah yang mengalami dampak bencana secara langsung maupun daerah pendukung yang terdampak tidak langsung. 

Melalui ketersediaan anggaran ini, pemerintah berharap proses pembangunan kembali di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan tepat sasaran.

Tito menegaskan, tambahan TKD tersebut perlu segera dimanfaatkan secara optimal. 

Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. 

Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan ke Daerah Sumatera secara virtual dari Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/6).

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menerima tambahan TKD tapi memberikan hibah kepada daerah terdampak yang masih membutuhkan dukungan. 

Daerah tersebut seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Pemkot Padang, dan Pemkab Solok Selatan.

Berdasarkan data Satgas PRR Sumatera, hampir seluruh bantuan hibah tersebut telah disalurkan ke rekening penerima. 

Namun, Tito menyayangkan masih terdapat satu bantuan yang belum terealisasi, yakni hibah dari Pemkab Labuhan Batu kepada Pemkab Gayo Luwes.

“Yang belum tinggal satu, yaitu, dari Labuhan Batu ke Gayo Lues. Setelah kita cek masalahnya di mana … ternyata masalahnya, di Gayo Lues,” imbuhnya.

Karena itu, Tito mengingatkan Pemkab Gayo Lues segera menuntaskan persyaratan administrasi yang diperlukan agar dana hibah tersebut dapat digunakan untuk pemulihan pascabencana. 

Dirinya tak segan bakal memberikan sanksi apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

“Semata-mata (imbauan) ini karena mandat dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehab Rekon Daerah Bencana Sumatera, dan juga sebagai Menteri Dalam Negeri, pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Tidak ada kepentingan pribadi apa pun juga, selain untuk tugas dan kemanusiaan,” tandasnya. (dpi)