Andhika Satya Desak TVRI Transparan soal Hak Siar Piala Dunia, Soroti Anggaran dan Modernisasi Siaran

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah tantangan penurunan pagu indikatif anggaran, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI didesak untuk tetap memprioritaskan modernisasi infrastruktur dan akselerasi transformasi digital. 

Hal ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2027 di Senayan, Rabu (17/6).

Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menegaskan bahwa TVRI memiliki tanggung jawab besar dalam memeratakan akses informasi di seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

Menurutnya, TVRI harus mampu menjalankan fungsi pendidikan dan budaya tanpa terbebani orientasi laba.

“TVRI bukan media yang berorientasi keuntungan. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi yang merata,” ujar Andhika dalam rapat tersebut.

Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar TVRI mengoptimalkan skema pendanaan, termasuk pinjaman luar negeri, untuk memperbaiki kualitas jaringan, pemancar, serta proses produksi digital di daerah. 

Baca Juga

Adu Harga Sepatu yang Dipakai Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, Punya Siapa yang Lebih Mahal?

Langkah ini dinilai mendesak mengingat masih banyak wilayah yang kesulitan menangkap sinyal televisi digital nasional.

Namun, selain mendorong penguatan infrastruktur, Andhika juga melontarkan kritik tajam terkait efisiensi penggunaan anggaran. 

Ia mempertanyakan besaran biaya hak siar Piala Dunia yang mencapai angka sekitar 80 juta dolar AS, yang menurut datanya jauh lebih mahal dibanding negara-negara lain di Asia.

Andhika membandingkan biaya tersebut dengan Thailand yang hanya mengeluarkan 40 juta dolar AS, Malaysia sekitar 35 juta dolar AS, dan Tiongkok di kisaran 60 juta dolar AS. Perbedaan angka yang mencolok ini membuat pihak DPR meminta klarifikasi mendalam dari manajemen TVRI.

“Transparansi penting agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran dan untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Di sisi lain, Andhika juga mendorong agar TVRI tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga kreatif dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Saat ini, capaian PNBP TVRI berada di angka Rp400 miliar, namun ia yakin angka tersebut bisa lebih besar jika disertai inovasi kinerja yang kuat.