Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pelibatan Warga Lokal dalam Sensus Ekonomi 2026 di Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memberikan arahan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Papua mengutamakan pelibatan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tenaga pendataan di lapangan.

Ribka menilai, langkah ini sangat penting sebagai bagian dari pendekatan berbasis sosial dan budaya.

Dengan melibatkan masyarakat lokal yang memahami situasi daerahnya, proses pengambilan data diyakini akan berjalan lebih efektif dan lancar.

Hal ini menjadi krusial mengingat medan geografis Papua yang menantang serta struktur sosial kemasyarakatannya yang unik. 

Melalui pemahaman mendalam terhadap karakteristik lokal tersebut, kendala dalam pengumpulan data diharapkan dapat diminimalisir sehingga hasil sensus menjadi lebih akurat.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/7).

Baca Juga

Hari Ekonomi Kreatif Nasional 2026 Catat Perputaran Transaksi Capai Rp6 Miliar Dalam Sehari, Ratusan UMKM Terlibat

Ribka menjelaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh pemangku kepentingan. 

Oleh karena itu, ia meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.

Selain itu, ia mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dijalankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga pendataan dapat menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Menurutnya, akurasi data menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah lainnya yang menyasar masyarakat Papua.

Ribka juga menekankan pentingnya pembaruan data untuk menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua.

Ia menilai data yang akurat diperlukan agar upaya intervensi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dapat terukur secara objektif.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegasnya.