Diskusi Manajemen Krisis Keuangan Bahas Mitigasi Risiko Program Prioritas Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyorot potensi risiko keuangan dan kebijakan yang akan dihadapi dalam program prioritas nasional.

Sorotan itu hadir dalam kegiatan focus grup discussion (FGD) bertemakan 'Manajemen Krisis Keuangan'.

Direktur Kajian Strategis Bakornas LEMI PB HMI, Moch Shamsul mengatakan diskusi digelar dengan tujauan memetakan potensi risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan dan visi organisasi, hingga pengendaliannya.

“Upaya pengendalian risiko dalam implementasi program prioritas nasional. Sebagai masyarakat civil society Bakornas LEMI PBHMI berharap dapat menjadi strategic patnership dalam kolaborasi perbaikan tata kelola program prioritas yang memiliki tujuan mulia ini. Investasi pada hari ini akan berhasil apabila dilakukan secara terus menerus, diperbaiki secaa berkelanjutan,” kata Shamsul, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Sementara, Direktur Eksekutif Bakornas LEMI PB HM, Nurdin Abdul Gani mengungkap langkah identifikasi risiko ini penting dilakukan mewujudkan kebijakan publik yang bersifat strategis seperti halnya program prioritas nasional. 

“Kami mendorong upaya perbaikan sistemik. Mematangkan perencanaan, baik target, sasaran, dan kuliatas dalam menjalankan program prioritas nasional,” katanya.

Baca Juga

Nama-nama Pejabat BGN yang Baru Dilantik, Berasal dari KPK hingga Kemenkes

Plt Manajemen Risiko Badan Gizi Nasional (BGN), Sunny Kiat mengatakan upaya memperkuat tata keloa manajemen risiko merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program prioritas nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya seluruh risiko tersebut memerlukan pengendalian yang sistematis melalui kolaborasi lintas unit dan lintas kementerian/lembaga agar pelaksanaan program berjalan secara optimal.

“Kajian ini juga menegaskan bahwa akar permasalahan berbagai risiko tersebut lebih banyak disebabkan oleh aspek tata kelola (governance), koordinasi lintas pemangku kepentingan, kualitas regulasi, kapasitas pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian tidak cukup hanya berfokus pada penanganan dampak, namun perlu diarahkan pada penguatan akar pengendalian melalui perbaikan regulasi, penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi," jelasnya.

Eks Ketua Umum PB HMI Periode 2015-2018, Arif Rosyid mengatakan kegiatan diskusi ini penting dilakukan.

Pasalnya, diskusi turut memunculkan sejumlah langkah mitigasi risiko dalam pengambilan kebijakan.

Nantinya pengambilan kebijakan itu dapat menjadi tolak ukur terhadap dampaknya ke publik.

“Dengan adanya Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PB HMI ini dapat menjadi bentuk suatu wadah tanggung jawab bagi aktivis untuk memperjuangkan jalan kemaslahatan umat melalui meja-meja diskusi dan perundingan, tujuannya satu tiada lain yaitu untuk Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan tujuan HMI," jelasnya.

Alhasil, diskusi tersebut turut merekomendasikan upaya pengendalian risiko dalam implementasi program prioritas nasional yang menggunakan model pengembangan masyarakat civil society atau Quadriple Hellix yaitu pemerintah, akademisi, industri, bisnis, konsulting, masyarakat.

Serta memperbaiki Perpres 115 Tahun 2025 untuk memuat pengelolaan Risiko atas konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM BGN, Melakukan evaluasi kinerja dengan mengedepankan perencanaan berbasis kinerja, menutup segala celah potensi fraud dan korupsi dengan upaya melakukan kajian mekanisme PBJ dan perbaikan pelaksanaan program.(raa)