Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian PU Tembus 89,76, Masuk Kategori Sangat Baik
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah komando Dody Hanggodo menorehkan prestasi membanggakan dalam aspek pelayanan publik.
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kementerian tersebut sukses mencapai skor 89,76, yang masuk dalam kategori sangat baik.
Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono, memberikan apresiasi atas pencapaian ini.
Ia menyebutkan bahwa tren kepuasan publik terhadap Kementerian PU terus merangkak naik secara konsisten.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," ujar Triono di Jakarta, Kamis (30/7).
Menilik data historisnya, pada tahun 2021 IKM Kementerian PU berada di angka 78,25.
Angka ini kemudian meningkat menjadi 83,59 pada 2022, lalu melonjak ke 86,18 di tahun 2023.
Tren kenaikan berlanjut pada 2024 dengan skor 88,22 hingga akhirnya mencapai puncaknya di angka 89,76 pada 2025.
Survei ini melibatkan 635 responden yang mewakili 50 Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai dari lima unit organisasi utama, yaitu Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Dengan menggunakan formula Krejcie and Morgan, survei yang digelar pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 ini dianggap mampu memotret realitas pelayanan di lapangan secara akurat.
Profil responden didominasi oleh laki-laki (68%) dan perempuan (32%). Dari sisi usia, kelompok 31-40 tahun menjadi yang terbanyak (30%), disusul usia 41-50 tahun (26%).
Sementara dari latar belakang pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan S1 (62%), diikuti lulusan S2 (17%), dan jenjang pendidikan lainnya.
Hasil survei menyoroti tiga poin keunggulan utama Kementerian PU, yakni pada aspek prosedur pelayanan, kompetensi para petugas di lapangan, serta kejelasan persyaratan layanan.
Namun, Triono mencatat masih ada tiga area yang memerlukan pembenahan, yaitu kualitas produk pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem penanganan keluhan atau pengaduan.
Selain survei, kementerian juga mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana diskusi dua arah.
"Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," tambah Triono.
Menanggapi capaian ini, Trubus Rahardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, mengingatkan agar Kementerian PU tidak terlena.
Load more