Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda se-Tanah Papua Pastikan Penyaluran Dana Otsus Tahap II Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Namun, hingga rapat berlangsung, masih ada sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penyaluran karena kendala administrasi dan persyaratan.

Karena itu, Ribka meminta Pemda segera melengkapi seluruh persyaratan yang masih menjadi hambatan agar penyaluran Dana Otsus Tahap II dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

"Tahap satu ini sudah bagus, kita sudah selangkah-selangkah sudah oke, tapi tahap dua ini kemudian nanti kita cek daerah-daerah mana yang sudah selesai dan mana belum," tegasnya.

Selain percepatan penyaluran, Ribka juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus. 

Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah meningkatkan fungsi reviu, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh program yang dibiayai Dana Otsus.

Menurutnya, pengawasan harus berjalan seiring dengan transparansi agar masyarakat mengetahui sekaligus dapat mengawasi penggunaan Dana Otsus. 

Baca Juga

Demi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kemendagri Dorong Pemda di NTB Perkuat KPDBU

Hal itu juga menjadi bagian dari komitmen bersama antara Pemda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Jadi ini tolong diperhatikan dulu oleh teman-teman pemerintah daerah karena kita sudah komitmen antara KPK dan pemerintah daerah, bahwa kita akan transparansi, kita akan mengumumkan ... sehingga masyarakat itu tahu," tandasnya.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai. 

Sementara itu, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua lainnya mengikuti rapat secara virtual. (dpi)