Satgas Taman Nasional Berdialog dengan Pemimpin Redaksi, Perkuat Narasi Inovasi Pembiayaan Konservasi

“Konservasi adalah investasi masa depan. Apabila ekosistem terganggu, jasa lingkungan seperti air, udara, dan berbagai fungsi ekologis lainnya juga akan terdampak. Karena konservasi merupakan pekerjaan jangka panjang, sumber pembiayaannya harus beragam dan berkelanjutan,” ujar Mari Elka.

Sebagai tahap awal, Satgas menetapkan 13 Taman Nasional prioritas berdasarkan keterwakilan ekosistem, nilai keanekaragaman hayati, keberadaan spesies ikonik, nilai karbon, dan partisipasi masyarakat. Kawasan tersebut meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, Lorentz, Wakatobi, Komodo, Tanjung Puting, Ujung Kulon, Way Kambas, Sebangau, Gunung Leuser, Manusela, Mutis Timau, dan Mamberamo Foja. Setiap kawasan akan dikembangkan dengan model pembiayaan berbeda sesuai karakteristik ekosistem, kebutuhan konservasi, kondisi sosial masyarakat, dan tantangan pengelolaannya.

Dalam dialog tersebut, para pemimpin redaksi memberikan masukan terkait tata kelola pembiayaan, pelibatan masyarakat, pencegahan komersialisasi, tekanan perkebunan dan pertambangan, serta keberlanjutan kerja Satgas.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan sumber pembiayaan bukan merupakan upaya komersialisasi Taman Nasional, melainkan instrumen untuk memperkuat perlindungan ekosistem, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Perdagangan karbon bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah memastikan hutan tetap terjaga, keanekaragaman hayati meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaat. Dalam mekanisme MRV perdagangan karbon, pelibatan masyarakat menjadi salah satu indikator penting,” kata Raja Juli.

“Prinsipnya adalah ecological before tourism. Taman Nasional bukan kawasan yang dinilai semakin baik ketika semakin banyak orang datang. Justru ketika ekologinya semakin terjaga, nilai kawasan tersebut akan semakin meningkat,” tegas Raja Juli.

Baca Juga

Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional Terus Diperkuat

Selanjutnya Hashim pun menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi bagian penting dalam perlindungan kawasan konservasi. Pemenuhan hak masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga hutan.

“Hak masyarakat harus kita berikan. Namun, hak tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menjaga hutan. Masyarakat harus menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan dan memperoleh manfaat yang adil dari keberhasilan konservasi,” ujar Hashim.

Hashim juga menjelaskan bahwa Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik memiliki fokus berbeda dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), namun seluruh langkah pemerintah harus saling mendukung untuk menjaga kawasan hutan.