JPO Lama di Rasuna Said Dibongkar, Pramono Pilih Akses Terintegrasi yang Ramah Disabilitas

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Akses penyeberangan nantinya akan dipusatkan melalui JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.

Keputusan tersebut diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah meninjau langsung dua JPO yang lokasinya berdekatan pada Minggu (9/8/2026). Pemprov DKI menilai keberadaan dua JPO dengan fungsi serupa justru tidak efektif, terlebih JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Pramono.

Menurut Pramono, JPO integrasi dinilai lebih layak digunakan karena telah dilengkapi fasilitas lift dan guiding block. Fasilitas tersebut membuat akses lebih mudah bagi penyandang disabilitas maupun lansia.

Sebaliknya, JPO lama dinilai belum memenuhi kebutuhan kelompok pengguna tersebut. Pemprov DKI pun memilih membongkarnya ketimbang mempertahankan dua akses penyeberangan yang memiliki fungsi sama.

“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Pramono.

Baca Juga

LRT Jabodebek Lakukan Uji Coba Perjalanan 05.30 WIB untuk Dukung Pengguna Whoosh Keberangkatan Pagi

Pemprov DKI sempat mempertimbangkan opsi menghubungkan kedua JPO. Namun, rencana tersebut tidak dipilih karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter.

Kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi kenyamanan sekaligus menyulitkan akses pengguna, terutama kelompok penyandang disabilitas dan lansia.

Setelah JPO lama dibongkar, akses penyeberangan di kawasan tersebut akan diarahkan sepenuhnya melalui JPO integrasi. Pemprov DKI memastikan fasilitas yang tersedia, termasuk lift, dapat berfungsi secara optimal untuk menunjang mobilitas masyarakat.

Pramono menargetkan proses pembongkaran JPO lama dapat diselesaikan paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaan pekerjaan juga akan diatur agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, pekerjaan fisik pembongkaran diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian administrasi aset dan proses pelelangan.