Langkah Presiden Prabowo Tanggapi Karhutla dan Gempa NTT Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) dalam menjalankan berbagai program pemerintah demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Rahman Bahta memberikan apresiasi terhadap Prabowo terkait keseriusannya dalam menangani persoalan nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“DPP BKPRMI melihat Presiden Prabowo fokus bekerja dan hadir ketika rakyat menghadapi persoalan. Respons pemerintah terhadap karhutla maupun gempa NTT menunjukkan komitmen negara untuk hadir dan bekerja nyata bagi rakyat,” ujar Bahta, dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Bahta menilai langkah Prabowo yang turun langsung untuk melihat penanganan bencana ini merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Sebab, ketika terjadi bencana, yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran negara, kecepatan penanganan, dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta perlindungan. 

“Karena itu, kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memastikan penanganan berjalan,” ungkap Bahta.

Baca Juga

Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

Lebih lanjut, Bahta menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap karhutla dan bencana alam harus menjadi bagian dari kerja bersama seluruh elemen bangsa. 

Dalam hal ini, pemerintah juga membutuhkan dukungan masyarakat agar penanganan di lapangan dapat berjalan efektif dan tidak terganggu oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam situasi seperti ini, seluruh elemen bangsa seharusnya menjaga suasana tetap kondusif. Kita boleh berbeda pandangan dan memberikan kritik, tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi provokasi, hoaks, atau upaya mengadu domba yang justru mengganggu konsentrasi pemerintah dalam bekerja,” terang Bahta.

Kemudian, DPP BKPRMI menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup ruang kritik. Menurut Bahta, kritik yang konstruktif tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol masyarakat.

“Kami tidak anti-kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik harus disampaikan secara konstruktif, berdasarkan data dan fakta, serta tidak menimbulkan kegaduhan yang merugikan masyarakat,” jelas Bahta.