Tito Karnavian Evaluasi Kinerja 16 Tahun BNPP, Koordinasi Pembangunan Perbatasan Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadikan peringatan HUT ke-16 BNPP RI sebagai momentum mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat peran lembaga dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.

Tito menyebut evaluasi diperlukan untuk melihat berbagai capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta menentukan perbaikan agar pelaksanaan tugas BNPP RI ke depan semakin terarah.

“Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/9/2026).

Salah satu capaian yang mendapat perhatian Tito adalah pembangunan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang kini telah beroperasi di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia.

Menurut Tito, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi representasi Indonesia di wilayah terdepan. Pembangunan dan pembenahan PLBN dinilai menjadikannya sebagai gerbang sekaligus etalase Indonesia di kawasan perbatasan.

“Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik,” katanya.

Baca Juga

Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara

Selain pembangunan PLBN, Tito mengapresiasi berbagai program BNPP RI di kawasan perbatasan. Program tersebut antara lain keterlibatan dalam penanganan bencana di sejumlah kabupaten perbatasan di Sumatera serta upaya menyelesaikan persoalan atau dispute perbatasan di Sebatik.

Meski demikian, Tito menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Salah satunya adalah kapasitas BNPP RI sebagai coordinating agency yang bertugas menyinergikan kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” terangnya.

Tito menjelaskan penguatan tersebut meliputi kemampuan BNPP RI dalam menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, dan memastikan pembangunan perbatasan tidak dilakukan secara sektoral.