Bukan Sekadar Bazar, Pemerintah Mulai Dorong UMKM Masuk Pasar Digital
- Gambar ilustrasi AI / Gemini
tvOnenews.com - Produk sudah dibuat, usaha sudah berjalan, tetapi persoalan berikutnya justru sering menjadi yang paling sulit bagi pelaku usaha kecil: menemukan pasar. Bagi banyak UMKM, kemampuan memproduksi barang belum otomatis berarti mampu menjangkau konsumen secara luas dan berkelanjutan.
Persoalan akses pasar itu kini mulai mendapat perhatian lebih besar dalam program pemberdayaan pemerintah. Pendekatannya tidak lagi hanya berupa pelatihan atau pemberian ruang berjualan dalam sebuah bazar, tetapi mulai diarahkan pada bagaimana pelaku usaha bisa membangun saluran pemasaran sendiri, termasuk melalui media sosial dan ekosistem digital.
Langkah tersebut terlihat dalam kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) melalui RRI Fest di Lapangan Sakura, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/9/2026).
Program 1001 Pasar Rakyat yang digelar dalam kegiatan itu mempertemukan UMKM dengan konsumen sekaligus memberikan pelatihan untuk memperluas pemasaran melalui media sosial.
Tantangan UMKM Bukan Berhenti di Produksi
Skala sektor UMKM membuat persoalan akses pasar menjadi isu yang tidak kecil. Berdasarkan data Kementerian UMKM yang dikutip ANTARA, Basis Data Tunggal UMKM per 31 Desember 2025 mencatat sekitar 30,2 juta unit usaha. Sebanyak 30,11 juta di antaranya atau sekitar 99,70 persen merupakan usaha mikro, sementara usaha kecil tercatat 73.828 unit dan usaha menengah 15.313 unit.
Besarnya jumlah tersebut berhadapan dengan tantangan untuk memperluas konsumen. Pemerintah sebelumnya juga telah melihat digitalisasi sebagai salah satu cara untuk membantu pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan konsumen, termasuk melalui platform penjualan daring dan pembayaran digital.
Dalam konteks itulah program pemberdayaan UMKM mulai diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi mendapatkan pengetahuan dan akses yang dapat digunakan setelah kegiatan selesai.
Di Bogor, sebanyak 55 pelaku UMKM yang telah melalui proses kurasi mengikuti bazar, sedangkan 100 pelaku usaha memperoleh penguatan kapasitas melalui workshop optimalisasi media sosial untuk perluasan pasar.
Media Sosial Mulai Jadi Bagian dari Strategi Jualan
Bagi pelaku UMKM, kehadiran di media sosial tidak lagi sebatas membangun popularitas produk. Platform digital dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun komunikasi dengan konsumen, menerima pesanan, hingga membuka peluang menjangkau pembeli di luar wilayah tempat usaha berada.
Karena itu, workshop dalam rangkaian 1001 Pasar Rakyat tidak hanya diarahkan pada aktivitas jualan langsung. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai optimalisasi media sosial dengan melibatkan narasumber dari Kementerian UMKM, pelatih bersertifikat platform digital, serta pelaku usaha lokal.
Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap pemberdayaan. Pelatihan menjadi tahap awal, sedangkan akses pasar menjadi bagian yang harus dibangun setelahnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan proses kurasi diperlukan agar pelaku usaha yang mengikuti program memiliki kesiapan untuk memperluas pasar.
“Panggungnya sudah disiapkan RRI. Yang kami bawa adalah isinya: pelaku usaha yang sudah dikurasi dan didampingi. Jadi kita tidak sekadar membuat bazar, tetapi menjahit ekosistem agar pelaku usaha punya akses pasar,” kata Leontinus.
Dengan model tersebut, bazar ditempatkan sebagai salah satu pintu masuk, bukan tujuan akhir.
Dari Bazar ke Ekosistem Pasar
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menilai kegiatan yang melibatkan pemerintah dan media perlu menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kita ingin panggung yang sudah dimiliki media menjadi ruang bertemunya produk masyarakat dengan pasar. Jadi bukan hanya ramai acaranya, tetapi ada manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan bazar seharusnya menjadi bagian dari rangkaian yang lebih panjang, mulai dari pelatihan, pendampingan, produksi hingga pemasaran.
“Bazar itu muara dari pemberdayaan. Setelah masyarakat dilatih dan didampingi, kita harus memastikan produknya punya pasar. Di situlah pemberdayaan menghasilkan kemandirian ekonomi,” katanya.
RRI dinilai memiliki modal berupa jaringan yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan produk lokal dengan calon konsumen sekaligus membuka peluang agar pola pemberdayaan serupa diterapkan di daerah lain.
Kabupaten Bogor sendiri dipilih sebagai salah satu lokasi karena memiliki basis ekonomi lokal yang cukup kuat, termasuk sentra industri alas kaki di Ciomas. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Muhaimin juga mengunjungi sentra produksi sepatu dan berdialog dengan pelaku usaha mengenai pengembangan produk serta perluasan pasar.
Besarnya peran UMKM dalam perekonomian membuat persoalan pasar menjadi semakin penting. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikutip ANTARA mencatat UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB, menyerap 97 persen tenaga kerja, mencakup sekitar 60 persen investasi nasional, dan menyumbang 16 persen ekspor nonmigas.
- ist
Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah pelaku UMKM atau membuat lebih banyak kegiatan bazar. Inti persoalannya adalah bagaimana produk yang sudah dibuat dapat terus menemukan konsumen setelah acara berakhir.
Dorongan menuju pemasaran digital, kurasi, pendampingan, serta pemanfaatan jaringan media menjadi salah satu pendekatan yang sedang dikembangkan untuk menjawab persoalan tersebut.
Jika akses pasar dapat dibangun secara berkelanjutan, pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada bantuan atau pelatihan, tetapi bergerak menuju kemampuan usaha untuk tumbuh dan mandiri. (udn)
Load more