Soal Kasus Kapal SPOB Nurfaizah 03, PT NIS Buka Perjanjian Charter dan Kronologi Pelayaran
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - PT NURFAIZAH INTI SAMUDERA (PT NIS) memberikan penjelasan terkait pemeriksaan terhadap SPOB NURFAIZA 03 oleh TNI Angkatan Laut menyusul dugaan pengangkutan sekitar 407 ton High Speed Diesel (HSD) atau solar.
PT NIS menyatakan kapal tersebut dalam pelayaran yang kini diperiksa aparat berada dalam hubungan Time Charter dengan PT Netra Setiya Santosa (NSS) berdasarkan Perjanjian Time Charter Kapal SPOB NURFAIZA 03 untuk Kegiatan Pengangkutan Minyak Diesel Nomor 001/SP/NFIS-NSS/VII/2026.
Dalam perjanjian tersebut, PT NIS berkedudukan sebagai pemilik kapal, sementara PT NSS bertindak sebagai charterer.
Penasihat Hukum PT NIS, Andi Wahyuni mengatakan pihaknya perlu memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum tersebut agar posisi masing-masing pihak dapat dilihat berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.
“PT NIS merupakan pemilik dan penyedia kapal. Sementara berdasarkan perjanjian charter, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemilik kapal dan charterer, termasuk terkait kegiatan komersial dan legalitas muatan,” kata Andi dalam keterangan persnya, Selasa (22/9/2026).
Kapal Awalnya Direncanakan Menuju Cilegon
Selain hubungan hukum para pihak, PT NIS juga menjelaskan kronologi tujuan pelayaran SPOB NURFAIZA 03.
Menurut Andi, pada awal pelaksanaan kegiatan charter, kapal direncanakan menuju Cilegon, Banten.
Dalam perkembangan pelayaran, PT NSS selaku charterer kemudian mengarahkan kapal menuju Semarang.
Andi menegaskan, perubahan tujuan tersebut bukan persoalan bagi PT NIS dan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan charter.
“Pada awalnya kapal direncanakan menuju Cilegon. Dalam pelaksanaannya kemudian diarahkan oleh pihak charterer menuju Semarang. Bagi PT NIS, perubahan tujuan tersebut bukan persoalan,” ujar Andi.
Namun, kata dia, perubahan tujuan tersebut perlu dicatat sebagai bagian dari kronologi karena pemberitahuannya disampaikan secara operasional kepada pihak kapal dan tidak dituangkan dalam surat pemberitahuan resmi kepada PT NIS.
“Yang perlu kami jelaskan bukan soal perubahan tujuannya, tetapi kronologi instruksi selama pelayaran. Kami ingin seluruh rangkaian kejadian dapat dilihat secara utuh dan berdasarkan fakta,” katanya.
Menurut Andi, informasi tersebut juga dapat membantu aparat dalam melihat alur komunikasi dan instruksi selama kapal menjalankan kegiatan charter.
Perjanjian Atur Legalitas Muatan
PT NIS juga membuka substansi perjanjian Time Charter yang mengatur pembagian tanggung jawab para pihak.
Dalam perjanjian tersebut, PT NSS sebagai charterer menyatakan bahwa kapal digunakan untuk kegiatan pengangkutan dan distribusi minyak diesel yang memiliki sumber serta dokumen yang sah.
Perjanjian juga mengatur kewajiban Pihak Kedua untuk memastikan muatan memiliki dokumen yang diperlukan, antara lain dokumen mengenai asal barang, kepemilikan minyak diesel, pengangkutan, transaksi, serta izin atau persetujuan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum.
Klausul dalam perjanjian juga mengatur tanggung jawab Pihak Kedua terhadap legalitas minyak diesel atau produk minyak yang diangkut menggunakan kapal.
“Perjanjian charter telah mengatur kewajiban masing-masing pihak. PT NIS bertanggung jawab sebagai pemilik kapal terhadap aspek kapal sesuai kewenangannya, sedangkan aspek komersial dan legalitas muatan menjadi bagian dari tanggung jawab charterer sebagaimana diatur dalam perjanjian,” ujar Andi.
Ia menegaskan, keberadaan perjanjian charter menjadi penting untuk melihat hubungan hukum antara pemilik kapal dengan pihak yang menggunakan kapal untuk kegiatan komersial.
Kepemilikan Kapal Tidak Sama dengan Kepemilikan Muatan
Menurut Andi, status PT NIS sebagai pemilik kapal tidak serta-merta menjadikan perusahaan sebagai pemilik muatan yang diangkut.
“Kepemilikan kapal tidak dengan sendirinya berarti pemilik kapal merupakan pemilik muatan. Karena itu, posisi masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan hubungan hukum, dokumen, dan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan,” katanya.
PT NIS juga menegaskan tidak pernah memberikan instruksi agar SPOB NURFAIZA 03 digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.
“PT NIS tidak pernah memberikan instruksi maupun persetujuan agar kapal digunakan untuk mengangkut BBM yang melanggar hukum. Kapal disewakan berdasarkan perjanjian yang mensyaratkan muatan minyak diesel memiliki sumber dan dokumen yang sah,” ujar Andi.
Meski demikian, PT NIS menyatakan tidak bermaksud mendahului hasil pemeriksaan maupun menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Siap Kooperatif dan Buka Dokumen
PT NIS menyatakan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan TNI Angkatan Laut dan siap memberikan dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan hukum maupun pelaksanaan charter.
Dokumen yang siap diberikan antara lain Perjanjian Time Charter beserta dokumen pendukung lain yang berada dalam penguasaan perusahaan.
“Kami berkepentingan agar perkara ini dibuka secara terang. Siapa pemilik muatan, dari mana BBM berasal, siapa yang memberikan instruksi pengangkutan, serta apakah dokumen muatan tersebut sah atau tidak harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan,” kata Andi.
“PT NIS siap memberikan informasi dan dokumen yang berada dalam penguasaan perusahaan kepada penyidik,” lanjutnya.
PT NIS juga menyatakan siap memberikan informasi mengenai kronologi pelayaran, termasuk komunikasi dan instruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan charter apabila diperlukan oleh aparat.
Soal Dokumen dan Sertifikat Kapal
Sementara terkait pemberitaan mengenai persoalan dokumen dan sertifikat kapal, PT NIS menyatakan hal tersebut perlu dilihat sebagai persoalan yang berbeda dengan asal-usul, kepemilikan, maupun legalitas muatan BBM.
PT NIS saat ini melakukan verifikasi terhadap dokumen administratif dan sertifikasi SPOB NURFAIZA 03.
Perusahaan menyatakan akan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi serta hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
“Kami mendukung proses hukum yang transparan. Yang kami harapkan adalah setiap pihak ditempatkan sesuai peran dan tanggung jawabnya berdasarkan fakta dan dokumen, bukan semata-mata karena nama PT NURFAIZAH INTI SAMUDERA melekat pada kapal yang disewa,” pungkas Andi.
Sebelumnya diberitakan, Pangkalan TNI AL Semarang meringkus sejumlah ABK dalam razia pekat untuk menggerebek Kapal SPOB Nurfaizah 03.
Kapal bertonase 634 GT tersebut dimiliki PT Nur Faizah Inti Samudra yang belakangan terendus mengangkut 407 ton solar ilegal.
Pangkoarmada Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan ratusan ton solar ilegal itu ditemukan personelnya di ruang palka kapal SPOB Nurfaizah.
"Ditemukan 407 ton solar (ilegal) yang diamankan dari ruang pangkal kapal. Potensi kerugian negara Rp6,5 Miliar. Tindakan ini jelas melanggar UU Pelayaran Nomor 66 Tahun 2004," tutur Denih saat gelar perkara di markas Lanal Semarang, Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang Barat, Senin (21/9/2026).
Pihaknya mendeteksi solar ilegal tersebut diangkut kapal SPOB Nurfaizah dari Kumai Kalteng menuju Semarang. Ia menduga dalam perjalanan kapal tersebut, ada aksi penjualan BBM ilegal antar pulau.
Kemudian tanggal 14 September dilakukan pengembangan intelejen maritim terhadap pergerakan janggal dari kapal tersebut.
Pada 15 September 2026, KAL Pulau Menjangan dari jajaran Lanal Semarang melakukan pemeriksaan terhadap SPOB Nurfaizah 03 yang berlayar dari Cilegon, Banten, menuju Semarang.
"Saat kami geledah, aset-aset yang diamankan berupa muatan utama berupa HSD atau solar. Kapal itu juga membawa 13 personel dan nahkoda inisial FL. Dari pemeriksaan ditemukan muatan yang jadi fokus penindakan. Mustinya solar tersebut didistribusiiak gratis kepada nelayan," urainya.
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim TNI AL diketahui kapal SPOB Nurfaizah 03 tidak dilengkapi surat atau dokumen SIUP PAL. Lalu ada juga sertifikat kelengkapan keselamatan barang, sertifikat angkut barang dan dokumen lainnya yang sudah kedaluwarsa.
"Apabila dugaan tindak pidana kegiatan BBM ilegal ini terbukti, diharapkan proses penyitaan barang bukti yang selanjutnya setelah proses hukum dapat didistribusikan secara gratis kepada para nelayan melalui TNI Angkatan Laut,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan ini sejalan dengan antisipasi kecelakaan kapal yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Utamanya kecelakaan kapal Virgo, kapal di Selat Sunda dan Laut Masalembo.
Perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Aspidmil Kolonel Chk Allan Hermit Prasetyo, menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan penyidik TNI AL untuk menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya.
“Mari kita kawal proses penegakan hukum ini secara bersama-sama sampai diperoleh putusan yang adil dan berkekuatan hukum tetap,” jelasnya. (aag)
Load more