Pemerintah Dinilai Perlu Perbaiki Arsitektur Komunikasi
- tim tvOne/Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah kompleksitas kebijakan fiskal dan derasnya arus digital efektivitas penyampaian program strategis negara kerap terjebak dalam ukuran yang keliru.
Konsultan Komunikasi Senior dari REQComm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti turut merespons hal tersebut.
Ia menilai esensi komunikasi publik di era modern bukan sekadar asal sampai melainkan tolak ukur berupa sejauh mana sebuah kebijakan mampu dipahami, dipercaya, dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa memicu gesekan psikologis di level akar rumput.
- Istimewa
“Pendekatan birokratis-administratif yang kaku seperti ini sudah usang. Sudah saatnya posisi strategis seperti Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dipimpin dan diisi oleh para praktisi kehumasan atau public relations (PR) profesional yang memahami seni manajemen persepsi dan empati sosial," ujar Retno, Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Retno menilai gensi penataan ulang kepemimpinan ini terlihat jelas jika kita mengevaluasi rekam jejak Bakom RI dalam menyikapi isu-isu publik.
Menurutnya Bakom kerap terjebak dalam pola pemadaman kebakaran atau firefighting PR.
“Alih-alih menetapkan agenda setting secara konsisten melalui narasi besar (grand narrative) program pemerintah seperti hilirisasi, ketahanan pangan, hingga efisiensi anggaran respons kehumasan sering kali baru keluar setelah sebuah isu atau kritik publik terlanjur viral dan menjadi bola liar di media sosial,” kata dia.
Retno menjelaskan seorang birokrat karier umumnya melihat keberhasilan komunikasi dari output administrati atau seberapa sering konferensi pers digelar.
Sebaliknya, seorang praktisi PR dilatih untuk berorientasi pada outcome berupa bagaimana pergerakan persepsi publik, apakah tingkat kepercayaan terjaga, memitigasi risiko reputasi sejak sebuah kebijakan masih dalam tahap perumusan.
"Praktisi PR adalah bridge builder atau pembangun jembatan. Tugas utama mereka bukan sekadar membagikan informasi mentah, melainkan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, atau data yang rumit menjadi narasi yang relate, membumi, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam tanpa kehilangan substansi hukumnya," jelas Retno.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang ideal itu harus bernuansa nyaman yang mengartikan pesan disampaikan tanpa kesan menggurui, defensif, atau menceramahi dari atas.
Load more