Empat Agenda Perubahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Kunci Kemandirian Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara secara terbuka memberikan apresiasi atas empat agenda perubahan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, menilai bahwa kebijakan mengenai efisiensi anggaran, penguatan ekonomi kerakyatan, pemberantasan mafia sumber daya alam, dan pemulihan aset negara merupakan langkah krusial untuk memperkuat kemandirian bangsa serta menyejahterakan masyarakat luas.

Baha’ menegaskan bahwa keberanian politik pemerintah dalam melakukan perubahan memang memicu dinamika di ruang publik, namun hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi wajar dari upaya membenturkan kepentingan pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari celah penyimpangan anggaran. 

Dalam sektor efisiensi keuangan negara, Baha’ sangat mendukung langkah pemangkasan belanja nonprioritas dan penataan BUMN yang dinilai dapat menyelamatkan kas negara hingga Rp100 triliun. 

“Pemangkasan pemborosan anggaran dan penataan BUMN merupakan langkah mendesak untuk menyelamatkan kas negara dari praktik penyimpangan, termasuk proyek-proyek fiktif,” ujarnya, dikutip Rabu (21/10).

Pada aspek ekonomi, BEM PTNU menyoroti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penting untuk mendemokratisasi ekonomi. 

Baca Juga

Dugaan Arogansi Ajudan Gubernur Kaltim Kepada Mahasiswa Jadi Sorotan, Polda Kaltim: Tidak Sesuai Arahan Kapolri

Baha’ meyakini program ini mampu membuka akses pasar bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan pada tengkulak. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap rantai distribusi dilakukan secara transparan demi memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat di pelosok.

Terkait kedaulatan sumber daya alam, Baha’ menyambut baik langkah pemerintah dalam menertibkan lahan tambang serta sawit ilegal, termasuk rencana pengamanan aset dan denda senilai ratusan triliun rupiah. 

Ia menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola sesuai amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat. 

“Kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum perlu menyasar pihak-pihak yang merugikan negara, agar sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Baha’.

Terakhir, BEM PTNU menggarisbawahi pentingnya pemulihan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. 

Menurut Baha’, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi harus disertai perampasan aset agar memberikan efek jera yang nyata. 

“Penindakan korupsi tidak cukup dengan penangkapan. Pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset yang sesuai dengan hukum diperlukan agar penegakan hukum memberikan efek jera,” jelasnya. 

BEM PTNU berkomitmen untuk terus mengawal konsistensi agenda perubahan ini agar tata kelola kekayaan negara tetap akuntabel dan pemerataan manfaat pembangunan dapat segera terwujud. (dpi)