Industri Maritim Indonesia Hadapi Tantangan Dekarbonisasi, BKI Gandeng CCS Perkuat Teknologi Kapal
- ist
Sejumlah negara telah mengembangkan kebijakan untuk merespons perubahan tersebut. Uni Eropa, misalnya, menerapkan regulasi FuelEU Maritime mulai 1 Januari 2025. Aturan ini mendorong penggunaan bahan bakar terbarukan dan rendah karbon serta teknologi energi bersih pada kapal yang beroperasi dalam cakupan regulasinya.
Singapura juga mengembangkan Maritime Singapore Green Initiative dengan dukungan pendanaan hingga 50 juta dolar Singapura untuk mendorong penggunaan teknologi dan bahan bakar rendah emisi. Program tersebut mencakup pengembangan kapal hijau, infrastruktur pelabuhan, energi, dan teknologi ramah lingkungan.
Sementara itu, Jepang mendukung pengembangan kapal berbahan bakar hidrogen, amonia, dan metanol, termasuk kapal listrik. Pemerintah Jepang menempatkan teknologi tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero pada 2050 sekaligus memperkuat daya saing industri maritimnya.
Kolaborasi Teknologi Maritim Indonesia
Di tengah perkembangan tersebut, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI memperkuat kerja sama internasional dengan China Classification Society (CCS). Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Shanghai, Tiongkok, pada 21 Oktober 2026.
Kerja sama ini mencakup penyediaan layanan inspeksi, sertifikasi, dan pengelolaan risiko teknis di sektor maritim. Tujuannya adalah mendukung keselamatan pelayaran sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan laut.
Penandatanganan tersebut menjadi kelanjutan hubungan kemitraan jangka panjang antara kedua lembaga di tengah perkembangan industri perkapalan dan meningkatnya hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok.
Dari BKI, penandatanganan dihadiri Direktur Utama R. Benny Susanto dan Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi Arief Budi Permana beserta delegasi manajemen. Sementara CCS diwakili Chairman & President Zhao Yan bersama jajaran manajemennya.
Ruang lingkup kolaborasi tidak hanya terbatas pada layanan klasifikasi kapal. Kedua pihak juga merencanakan pertukaran pengetahuan teknis, pelatihan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan bersama atau Joint Research and Development.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi digitalisasi maritim, pengembangan aturan klasifikasi kapal domestik, serta pengurangan emisi gas rumah kaca atau Greenhouse Gas (GHG).
Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengatakan kemitraan tersebut dapat membuka peluang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Load more