Menko Yusril dan Menkum Supratman Dorong Interoperabilitas Data Korporasi
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Perhelatan nasional ini menjadi langkah strategis untuk mempererat kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam membangun tata kelola data korporasi yang terpadu, akurat, mutakhir, serta aman guna mendongkrak kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan iklim investasi di Tanah Air.
Urgensi integrasi data korporasi semakin mengemuka seiring tingginya pemanfaatan informasi badan hukum maupun badan usaha di berbagai sektor layanan pemerintah—mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan, hingga upaya pencegahan korupsi.
Kendati demikian, persoalan perbedaan data antarinstansi serta belum optimalnya sinkronisasi pembaruan informasi korporasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam menciptakan layanan publik yang efektif dan tepercaya.
- Antara
Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum dan peningkatan daya saing nasional.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.
Ia menjelaskan bahwa integrasi data nasional semestinya dibangun lewat interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi saja.
Kewenangan serta penguasaan data tetap melekat pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dijalankan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkokoh kepastian hukum, memangkas waktu pelayanan publik, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif.
Komitmen Bersama 50 Kementerian dan Lembaga
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menekankan bahwa integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang memerlukan sinergi serta komitmen penuh dari seluruh kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait.
Supratman memaparkan bahwa data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini telah menjadi salah satu rujukan krusial dalam pengambilan keputusan, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.
Dengan adanya integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi direpotkan untuk menyerahkan data berulang kali, sementara pemerintah dapat menyuguhkan layanan berbasis informasi yang konsisten.
Guna mengukuhkan langkah tersebut, forum ini turut dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi yang melibatkan 50 Kementerian dan Lembaga. Kesepakatan itu mencakup dukungan pertukaran data korporasi yang akurat dan terkini secara aman sesuai regulasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi secara berkelanjutan.
Supratman mengingatkan agar kesepakatan bersama tersebut tidak berhenti di atas kertas semata, melainkan diwujudkan lewat aksi konkret di setiap instansi.
"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," ucap Supratman.
Penguatan tata kelola data korporasi ini juga selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menitikberatkan pada keseragaman standar, kualitas, keamanan, serta interoperabilitas data dalam mendukung jalannya roda pemerintahan.
Load more