Mensos Belum Dapat Laporan BLT BBM, Risma: Loh Dimana Laporannya?

Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku belum menerima laporan soal penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) yang tidak mendapat jumlah seluruhnya akibat dipotong oleh pihak lain.

Atas hal itu, ia belum berkomunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pimpinan daerah yang terdapat pemotongan BLT BBM.

"Loh dimana laporannya? Silakan aku nggak tau. Nggak ada (laporan). Dimana laporannya saya ndak tau," ujar Risma saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Ia bahkan tidak mengetahui data soal kasus tersebut secara resmi, sehingga pihaknya belum bisa menyelidiki pemotongan BLT BBM di sejumlah daerah itu. 

"Ya tapi mana datanya. Saya ndak bisa datangi. Mana datanya? Kasih saya, tak selidiki sekarang," ujar dia.

Ia menjelaskan, Mensos hanya menyalurkan BLT melalui perantara PT Pos. Kemudian, pihak penerima manfaat mengambil langsung BLT itu ke PT Pos. Sementara pihak-pihak tertentu diantar langsung oleh PT Pos atau diambil oleh perwakilan keluarga penerima manfaat.

Baca Juga

Polemik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Mensos Buka 'Biang Kerok' Penyebabnya

"Nggak ada laporannya di saya (BLT di daerah dipotong). Ini yang tua disabilitas, PT Pos nganter langsung diterima ke orangnya. Jadi langsung, kalau ada yang mohon maaf gila, dianter ke rumah sakit. Ini dianter langsung ke orangnya karena saya minta laporan ke PT Pos harus ada foto orangnya. Nah kalau misalnya kayak TKW, wakil anaknya, dia juga ada fotonya," jelas Risma.

Ia meyakini pemotongan tersebut bukan berasal dari pihak Kemensos. Melainkan dari pihak luar setelah penerima BLT mendapat uangnya.

"Saya yakin itu (potongan BLT) di luar itu setelah yang bersangkutan terima, kemudian ada siapa yang memotong itu. Tapi kalo ini clear, kalo yang BLT BBM ini langsung ke orangnya karena kita lewat PT Pos," bebernya. 

Terkait potongan BLT BBM yang terjadi di Blora, Jawa Tengah, Risma hanya mendengar bahwa pihak penerima manfaat diharuskan membelanjakan sebagian uang BLT ke pemerintah desa.

"Itu ada yang disuruh beli kemana, saya mendengar itu. Ada yang disuruh beli kemana, nah itu nggak boleh diserahkan orangnya itu karena saya mintanya ke PT Pos itu laporan satu per satu orang dan itu ada fotonya. Kalo nggak ada fotonya saya nggak mau," imbuhnya.