PDIP Tak Protes Saat Gerindra Deklarasikan Prabowo Jadi Capres, kenapa NasDem Deklarasikan Anies Diprotes?

Jakarta - PDIP cukup vokal mengomentari langkah Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung pada Pilpres 2024.

Hal ini berbanding terbalik ketika Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2022.

Menanggapi hal itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara. 
Hasto mengungkapkan alasan pihaknya tidak protes ketika Gerindra mendeklarasikan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.

Menurut Hasto, kader Nasdem setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres kerap menyudutkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.  

"(Hanya protes ke Nasdem) Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem," kata Hasto di Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Hasto mengingatkan kepada Partai Nasdem, masih banyak janji Anies Baswedan yang belum terealisasikan saat menjadi orang nomor satu di Jakarta.  

Baca Juga

Tak Hanya Apresiasi Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Kelantan, Datuk Mohamed Fadzli Kutip Surat Al Hujurat Ayat 13

"Ini ada 23 janji kampanye Pak Anies dari laporan, Hanya lima yang dijalankan dan mana yang menjalankan Pak Jokowi dilevel gubernur saja? Mana kemudian sekarang pasukan oranye? Pasukan hijau? Pasukan biru? Itu kan mencerminkan sebenarnya tiga warna dan berbagai warna itu kan menyatu dalam kepentingan Pak Jokowi di situ,” kata Hasto. 

"Kemudian kita lihat itu di dalam mengatasi banjir, Pak Basuki (Menteri PUPR) baru saja mengeluh ketika normalisasi sungai Ciliwung, pembebasan lahan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah padahal ada 315 triliun anggaran selama 5 tahun Pak Anies. Jadi dari gubernur saja sudah antitesa," ujarnya menambahkan. 

Hasto menuturkan, jika dibandingkan dengan kader Partai Gerindra, mereka masih tetap menghormati kalau partainya masih masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Nah Pak Prabowo tidak pernah berbicara antitesa, Gerindra tak pernah berbicara antitesa. Jadi kami fair apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara politik, dan akademis. Karena risetnya ada," imbuhnya.(viva/muu)