Istana Tindaklanjuti Tuntutan Amanat KSB Tutup PT Amman Mineral
- IST
Jakarta - Aksi demonstrasi dan protes terhadap aksi pertambangan yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus dilakukan oleh ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (Amanat KSB).
Setelah melakukan aksi mengemis massal di depan Gedung DPR RI Jakarta, kemarin, hari ini Kamis (10/11/2022) Amanat KSB kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut penutupan PT AMNT di Istana Merdeka Jakarta.
Dalam aksinya, mereka meminta Presiden RI Joko Widodo untuk bisa turun tangan menghadapi persoalan PT AMNT. Persoalan yang dimaksud adalah menyangkut penjualan scrub tambang atau sampah tambang yang kembali dilakukan perusahaan AMMAN Mineral Nusa Tenggara tersebut.
“Presiden Jokowi tolong dengarkan suara hati rakyat Sumbawa Barat yang hidup sengsara karena ulah tambang PT Amman Mineral. Bila tambang tak mensejahterakan ditutup saja,” tegas Ketua Amanat KSB, Erry Satriyawan.
“Aksi di istana negara kali ini akan tetap menggambarkan betapa manajemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) bertindak semena-mena dan membuat sengsara terhadap nasib pekerja lokal, pengusaha lokal, dan rakyat di Sumbawa Barat," imbuhnya.
Erry juga menyampaikan, mengambil momentum aksi ini, pihaknya akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi untuk merespon, apa yang mereka sebut sebagai tindakan terstruktur dan masif "pemiskinan ekonomi" dan penderitaan oleh AMNT kepada rakyat di sana.
"Surat itu nantinya berisi sejumlah tuntutan atau permohonan kepada Bapak Presiden, Jokowi, agar rakyat di Sumbawa Barat memperoleh hak hak dasar dan keadilan sosial, serta berdaulat atas kekayaan sumber daya alam yang mereka warisi," tegas Erry.
Beberapa poin utama yang disampaikan Amanat KSB kepada Presiden Jokowi, di antaranya, segera turunkan tim pemeriksa untuk investigasi lintas kementerian berwenang, seperti LHK, Kemenaker, dan ESDM ke Batu Hijau.
“Ini sehubungan dengan kejahatan AMNT terhadap pencemaran pembuangan limbah tailing ke laut dalam, penyimpangan CSR, blacklist tenaga kerja dan pengusaha lokal, kecelakaan kerja, roaster kerja yang menyiksa, serta penggunaan batu-batuan selain emas tanpa izin,” lanjut Erry.
Load more