Istana Tindaklanjuti Tuntutan Amanat KSB Tutup PT Amman Mineral

Amanat KSB juga meminta manajemen AMNT yang tidak berpihak kepada nasib rakyat serta ganti dengan manajemen baru. Juga segera membuat rencana penyusuanan CSR/PPM untuk menyiapkan masyarakat pasca tambang dengan pelibatan lembaga sosial kemasyarakatan di Sumbawa Barat. 

“Hidupkan kembali serikat pekerja, kembalikan hasil penjualan scrap yang dijadikan pendapatan perusahaan untuk kepentingan masyarakat langsung,” tegas Erry.

Dia juga meminta penghentian perpanjangan izin eksport hasil tambang jika progres smelter belum juga beroperasi. “Kami juga meminta Komisi VII DPR RI menggelar rapat lanjutan dengan kementerian terkait serta bank permerintah sebagai pemberi hutang sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan AMNT. Dan yang terakhir, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi rencana AMNT melakukan Initial Public Offering (IPO),” terang Erry.

"Kami berharap pemerintah pusat dan Pak Presiden Jokowi dapat mendengarkan jeritan dan penderitaan nasib kami. Tegakkan hukum bagi mereka yang melanggar dan tindak siapa pun yang terlibat, termasuk perlunya pelibatan Mabes Polri dan KPK guna mengusut seluruh skandal tadi. Harapan kami semua, agar Pak Jokowi bersikap tegas bahwa kekayaan tambang untuk kesejahteraan, bukan untuk membuat rakyat susah dan menderita," imbuhnya.

Setelah melakukan orasi, lima orang perwakilan Amanat KSB akhirnya diterima oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Yohanes Joko. 

Kepada para massa aksi Amanat KSB, Yohanes berjanji untuk menindaklanjuti tuntutan terkait penutupan PT AMNT karena dianggap tak menyejahterakan masyarakat Sumbawa Barat.

Baca Juga

Jelang RDP DPR RI, Aksi Mengemis Warga Meminta Tutup PT Amman Mineral

“Prinsipnya kami dari KSP sudah menerima aspirasi teman - teman, tadi kami di dalam berdialog. Kami minta waktu untuk mempelajari, nanti kita akan komunikasikan kepada pihak - pihak terkait,” terang Yohanes.

“Kami mohon kepada mas Erry dan teman2 semua. Karena aspirasi sudah diterima. Kami mohon untuk membubarkan diri secara tertib,” imbuhnya.

Setelahnya, massa aksi lalu membubarkan diri. Aksi ini juga tak menyebabkan kemacetan lalu lintas karena berlangsung secara tertib.

Sebelumnya, dalam aksi di Gedung DPR RI mereka ikut membawa sejumlah kardus yang dipakai untuk mengemis. Sejumlah atribut penolakan PT AMNT juga ikut mewarnai aksi ini. Salah satunya bertuliskan “Stop PHK dan Stop pelanggaran serikat atau AMNT Out dari NTB”.