Akhir Tahun ke Maluku Utara, Kemendagri Monev dan Asistensi Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

Fatoni menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja, termasuk administrasi laporan pertanggung jawaban dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

"Kalau tidak benar pertanggungjawabannya ya bisa jadi problem kalau tidak tepat sasaran juga bisa jadi problem pula,” tutur Fatoni.

Fatoni pada kegiatan tersebut menguraikan realisasi APBD baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Maluku Utara. Selain itu, juga dijelaskan strategi mengatasi rendahnya realisasi APBD, penanganan inflasi dan arah kebijakan penyusunan APBD Tahun 2023.(chm)