Tak Hanya Ricuh, Ratusan Polisi, Tentara dan PNS Mengundurkan Diri, Kondisi Papua Nugini Jadi Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Tak hanya dilanda ricuh mengerikan, namun ratusan personel polisi, tentara, staf penjara, hingga pegawai negeri sipil (PNS) kompak mengundurkan diri. Hal ini tentu mengakibatkan terjadi kerusuhan dan penjarahan di ibu kota Port Moresby, Papua Nugini. 

Bahkan ironinya, Perdana Menteri James Marape sampai mengumumkan keadaan darurat selama dua minggu di ibu kota Port Moresby seusai aksi penjarahan meluas, sehingga menyebabkan 15 orang tewas.

Perintah tersebut isinya menyatakan bahwa lebih dari 1.000 personel aparat keamanan disiagakan untuk turun langsung jika diperlukan.

Marape mengaku saat ini dirinya berada di bawah tekanan. Setidaknya, baru 180 personel paramiliter dikerahkan setelah kerusuhan dan penjarahan kian meluas, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Jumat, (12/1/2024).

“Ketegangan di ibu kota sudah mereda. Petugas kepolisian tidak bekerja kemarin (Rabu) dan orang-orang melakukan pelanggaran hukum – tidak semua orang, tapi di beberapa wilayah,” ungkap Marape.

Baca Juga

Usut Dugaan Keterlibatan Anggota Polri Yayat Sudrajat, KPK Periksa Belasan Saksi Kasus Diduga Suap Proyek Pemkab Bekasi

Toko-toko dijarah dan gudang-gudang dibakar. Lalu, kerusuhan serupa juga dilaporkan terjadi di kota terbesar kedua di negara tersebut, Lae. 

Televisi pemerintah menunjukkan adanya ribuan orang di jalan-jalan ibu kota Port Moresby.

Banyak dari mereka membawa barang dagangan yang tampaknya dijarah ketika asap hitam mengepul. 

Australian Broadcasting Corporation melaporkan jika kerusuhan telah menewaskan sedikitnya 15 orang di Port Moresby dan Lae.

Banyak toko dan layanan perbankan tetap tutup karena pemilik usaha memperbaiki kerusakan dan takut akan kerusuhan yang berlanjut. 

Pemerintah Papua Nugini mengaitkan pemotongan gaji terhadap polisi, tentara hingga PNS sebagai kesalahan administratif.

Ketegangan di negara tetangga Indonesia ini meningkat di tengah tingginya pengangguran dan meningkatnya biaya hidup.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sampai mengimbau agar tetap tenang. 

Dia mengatakan jika pemerintahnya belum menerima permintaan bantuan apapun dari Papua Nugini – negara berpenduduk 10 juta jiwa merupakan wilayah Pasifik Selatan dengan jumlah penduduk terbesar setelah Australia. (aag)