News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Dikenal Pencetak Film Drama, Negara Ini Alami Krisis Seks, Ternyata Ini Penyebabnya

Setiap negara memiliki malasah. Namun, persoalan negara ini cukup membuat publik tercengang. Pasalnya, negara ini dikenal sebagai pencetak film drama dan
Senin, 17 Februari 2025 - 01:27 WIB
Dikenal Pencetak Film Drama, Negara Ini Alami Krisis Seks, Ternyata Ini Penyebabnya
Sumber :
  • istimewa - Antara

tvOnenews.com - Setiap negara memiliki malasah. Namun, persoalan negara ini cukup membuat publik tercengang. Pasalnya, negara ini dikenal sebagai pencetak film drama dan filmnya tersebut menjadi parameter negara di asia.

Persoalan yang dialami negara tersebut, yakni krisis seks. Hal ini berdasarkan hasil dari sebuah studi baru Korea Selatan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dilansir dari Newsweek, sebuah studi baru menunjukkan bahwa kenaikan pajak yang tajam pada lima dekade menjadi penyebab penurunan kesuburan yang tajam di Korea Selatan.

Bahkan, tingkat kesuburan Korea Selatan sepertinya merupakan penurunan tercepat di dunia industri, yaitu turun dari sekitar 4,5 kelahiran per wanita pada tahun 1970 menjadi 0,72 pada tahun 2023. 

tvonenews

Angka tersebut jauh di bawah angka 2,1 kelahiran yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi.

Bahkan, negeri tersebut saat ini memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia. Ironisnya lagi, menjadi sebuah tren yang dianggap oleh pemerintah sebagai keadaan darurat nasional.

Meskipun telah mengeluarkan lebih dari US$ 200 miliar untuk pengeluaran pro-kelahiran sejak tahun 2006, pemerintah Korea Selatan gagal membalikkan tren tersebut. 

Tenaga kerja yang menua dengan cepat telah memperburuk krisis demografis. 

Saat ini para penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mencakup seperlima dari populasi.

Penelitian ini meninjau kebijakan pajak Korea Selatan selama beberapa dekade. 

Temuannya menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut masih terasa hingga saat ini.

Beban pajak bagi warga Korea relatif rendah pada tahun 1960-an dan awal tahun 70-an, sebagian besar bergantung pada pajak industri dan perdagangan.

Namun, reformasi pajak besar-besaran antara tahun 1974 dan 1976 dilakukan pemerintahannya. 

Saat itu pemerintah menaikkan pajak langsung seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap tahap produksi dan penjualan naik menjadi 20% dari 10%.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bahkan, kenaikkan pajak tersebut diikuti oleh penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan penurunan tajam jumlah kelahiran.

"Tingkat kesuburan di Korea Selatan telah turun dari 6 pada tahun 1950 menjadi kurang dari 1 pada tahun 2023, dan perubahan kesuburan yang diamati dari waktu ke waktu tampaknya selaras dengan pergeseran kebijakan pajak Korea Selatan," tulis salah satu penulis dan peneliti Universitas Oxford, Joan Madia, dalam sebuah siaran pers yang menyertai penelitian tersebut.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia Tambah 1.408 Km Jaringan Fiber Optik pada 2026, Siapkan AI Ready Infrastructure

InfraNexia tambah 1.408 km jaringan fiber optik pada 2026 sekaligus menyiapkan AI Ready Infrastructure untuk memperkuat konektivitas digital Indonesia.
Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sosok TK Diduga Lakukan Surveillance dalam Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

TK diduga melakukan pengawasan atau surveillance dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Nasib 105 Jemaah Umrah Tak Jelas, Kemenhaj Usut Dugaan Travel Salahgunakan SISKOPATUH

Sebanyak 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat nasibnya tak jelas, Kemenhaj usut dugaan travel salahgunakan SISKOPATUH.
Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Penantian Dua Tahun Zanadin Fariz Bisa Terbayar Jika Maksimalkan TC Timnas Indonesia

Zanadin Fariz masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihazn (TC) Skuad Garuda di Bali pada 9-17 November 2026.
Harga Emas Antam Hari Ini 13 November 2026 Turun Jadi Rp2.509.000 per Gram, Saatnya Beli

Harga Emas Antam Hari Ini 13 November 2026 Turun Jadi Rp2.509.000 per Gram, Saatnya Beli

Harga emas Antam hari ini 13 November 2026 turun menjadi Rp2.509.000 per gram. Buyback juga terpantau turun ke Rp2.285.000 per gram.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral