UN-Habitat Soroti Risiko Bencana Perkotaan di Negara Berkembang, Indonesia Diminta Waspada

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan:

• peningkatan infrastruktur dasar,

• perbaikan kualitas hunian,

• peningkatan akses layanan publik dan mobilitas,

• integrasi kawasan informal ke dalam struktur perencanaan kota.

Rossbach juga menegaskan pentingnya kebijakan perumahan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Tanpa itu, masyarakat berpenghasilan rendah akan terus mencari hunian murah di lokasi yang tidak aman dan tidak sehat.

“Jika negara tidak memiliki sistem produksi perumahan yang berkelanjutan, kawasan kumuh baru akan terus bermunculan dan memperbesar risiko bencana,” tegasnya.

Indonesia Diminta Antisipasi Risiko Bencana Perkotaan

Dengan laju urbanisasi yang cepat dan banjir yang berulang di berbagai daerah, Rossbach menyampaikan sejumlah rekomendasi agar Indonesia tidak menghadapi bencana perkotaan berskala besar seperti yang terjadi di Mozambique.

Pertama, ia mendorong pemerintah memasukkan kawasan informal ke dalam perencanaan kota secara inklusif, bukan justru menghapus keberadaannya.

“Mulailah dengan urban planning yang mengakui permukiman informal dan mengintegrasikannya ke dalam pembangunan kota. Dengan begitu, sumber daya bisa digunakan untuk memperbaiki, bukan menyingkirkan,” katanya.

Kedua, Rossbach menekankan pentingnya pengendalian ekspansi kota dan perlindungan ruang hijau. Menurutnya, perluasan kawasan perkotaan tanpa kendali justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

“Minimalkan urban sprawl, lindungi ruang alam sekitar kota, dan manfaatkan lahan kosong di dalam kota untuk perumahan baru agar infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan,” jelasnya.

Ketiga, ia menyoroti perlunya investasi serius di kawasan informal, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga sosial.

“Membangun komunitas yang tangguh bukan hanya soal infrastruktur. Ikatan sosial dalam masyarakat juga harus diperkuat karena mereka adalah responden pertama saat bencana terjadi,” ujarnya.

Rossbach juga menambahkan bahwa kesenjangan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah masih sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan peningkatan pendapatan rumah tangga sebagai bagian dari strategi pembangunan perumahan melalui insentif, subsidi, dan program penguatan daya beli.

Menurut UN-Habitat, langkah-langkah tersebut menjadi kunci agar kota-kota di Indonesia dapat tumbuh secara inklusif sekaligus lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan. (nsp)