Menteri KKP akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan di Laut Indonesia

Sebagai bentuk pengawasan, lanjut Trenggono, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan monitoring dengan memasang alat bernama VMS di seluruh kapal penangkap ikan. Alat tersebut nantinya akan terintegrasi oleh satelit yang dapat dipantau melalui command center.

Pengawasan itu nantinya akan difokuskan di setiap zona yang terintegrasi dengan kapan yang diizinkan.

"Jadi nanti akan kedetect. Ada satu kapal misalnya dia mengambil lebih dari kuota yang dimiliki. Nanti akan kerecord dan kita komplain kepada perusahaan tersebut dan akan kita penalti. Jadi ada aturan-aturan seperti itu," urainya.

Dengan pengawasan seperti itu nantinya diharapkan tidak ada satu pun kapal yang menangkap ikan tanpa menggunakan peralatan monitoring. Termasuk kepada nelayan-nelayan tradisional juga akan dibantu dalam pemasangan alat tersebut.

"Nelayan industri mereka harus membeli atau memasang peralatan sendiri," tegasnya.

Trenggono melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait rencana tersebut. Namun ia mengakui bahwa untuk menyiapkan regulasi tersebut memang tidak mudah.

Baca Juga

AHY Sebut Nelayan Terdampak Pembangunan Giant Sea Wall Bakal Direlokasi, Bukan Asal Gusur

Hal ini berbeda dengan di swasta yang bisa dengan cepat membuat peraturan. Sebab jika di pemerintahan, harus melibatkan banyak pihak.

Nah ini yang cukup memakan waktu. Jadi kalau kendala di mana bukan soal kendala tapi memang semua pihak harus bisa memberikan masukan termasuk para pelaku dan sebagainya," pungkasnya. (Apo/Buz).