Mahfud MD Bereaksi Keras Soal Putusan PN Jakarta Pusat yang Minta KPU Tunda Pemilu 2024, Begini Katanya

Dia memberikan contoh seperti misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan.

"Itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu," jelasnya.

Menurut Mahfud MD, vonis PN tersebut tak bisa dimintakan eksekusi. Tetapi, harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekuasi.

"Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU," katanya.

Keempat, penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata parpol bukan hanya bertentangan dengan UU. Tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali

"Kita harus melawan secara hukum vonis ini. Ini soal mudah, tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul," tegasnya.(rpi/muu)

Baca Juga

Dianggap sebagai Penyebab Hilangnya Jutaan Suara Rakyat dalam Pemilu, Parliamentary Threshold 4 Persen Jadi Topik Diskusi Pemuda