5 Reaksi Keras Pejabat hingga Ahli Soal Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu, Mahfud MD hingga Denny Indrayana

"Nah Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara," sambung dia. 

Kemudian, menurut Mahfud MD, jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu pakemnya. Tak ada kompetensinya Pengadilan Umum. Perbuatan melawan hukum secara perdata tak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu," terang dia.

Kemudian kedua, kata Mahfud MD, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN.

"Menurut UU penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sbg alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia," ujar dia.

Menurut Mahfud MD, vonis PN tersebut tak bisa dimintakan eksekusi. Tetapi, harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekuasi.

"Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU," katanya.

Keempat, penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata parpol bukan hanya bertentangan dengan UU. Tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali

"Kita harus melawan secara hukum vonis ini. Ini soal mudah, tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul," tegasnya.

2. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief

Reaksi keras muncul juga dari kalangan partai politik, salah satunya Partai Demokrat.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut akan ada kekacauan konstitusi jika KPU RI tidak mengajukan banding atas putusan PN Jakpus.

Diketahui, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai PRIMA hingga memunculkan putusan menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024.

“Ya kalau enggak banding, kekacauan ya, terjadi kekacauan konstitusi karena 2025 misalnya siapa presiden kita, 2024 abis. Mau sidang istimewa dasar hukumnya juga apa. Amendemen, apa yang mau diamendemen, terus perpanjangan jabatan, MK sudah melarang, makanya hati-hatilah buat pemerintah,” tegas Andi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).