Rakornas PB 2023, Berikut Tujuh Butir Arahan Presiden Jokowi

Dalam hal ini Presiden menitikberatkan urusan tersebut pada komponen yang terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur lainnya agar selalu berkoordinasi dalam pengelolaan tata ruang.

"Yang ketiga yang berkaitan dengan tata ruang dan kontruksi di dinas-dinas utamanya Dinas PU daerah, BAPPEDA harus betul-betul menyiapkan jangan sampai terjadi karena itu selalu berulang," kata Presiden.

"Kemudian juga, dinas yang berkaitan dengan izin agar dimulai kita tuh kan sudah punya peta dimana yang terjadi erupsi gunung berapi, dimana yang sering terjadi gempa kita tahu semuanya," sambungnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta agar penyesuaian anggaran dalam penanggulangan bencana dapat disiapkan dan ditingkatkan. Khususnya bagi pemerintah daerah, Presiden meminta agar memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya.

Menurutnya, setiap pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki tata kelola anggaran untuk penanggulangan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana, pemerintah daerah sudah siap dan tidak terlalu menggantungkan kepada pemerintah pusat.

"Yang lebih penting lagi siapkan anggarannya," ucapnya.

Baca Juga

Frekuensi Bencana Terus Meningkat, Pakar Soroti Transformasi Wacana Kebijakan

"Daerah itu harus memasukkan resiko bencana dalam rencana pembangunannya dalam rencana investasinya ada perencanaanya sehingga jelas dimana tempat yang boleh dibangun dan tempat yang mana gak boleh dibangun," lanjut Presiden.

Adapun arahan yang berikutnya, ia berpesan agar penggunaan dana bencana dapat diprioritaskan untuk masyarakat. Dalam konsep penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarkaat harus diutamakan. Sebab, keselamatan masyarkat menjadi hukum yang tertinggi.

"Dana bencana itu penting sekali gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat terutama masyarakat kecil," ucap Jokowi.

Berikutnya, ia meminta agar pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah dapat menyederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi masih melihat beberapa hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat masih berbelit-belit.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dengan adanya aturan yang ruwet justru dapat berdampak pada penderitaan masyarakat yang lebih lama lagi. Presiden tidak ingin masyarakat terkatung-katung jika aturan tidak dibuat sederhana.