Balas Tuduhan Anies Baswedan, PKB Sebut Menko Tak Bisa Ubah Konstitusi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membalas tuduhan bakal capres NasDem, Anies Baswedan, yang menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) ingin mengubah konstitusi atau amandemen UUD 1945.

Jazilul menegaskan amandemen UUD 1945 bukan menjadi kewenangan Menko. Dia menyebut hal itu dilakukan melalui MPR RI.

“Siapa menkonya? Mengubah konstitusi kan lewat MPR, gimana Menko bisa mengubah? Saya pikir itu hanya sekedar isu saja,” ujar Jazilul kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan MPR juga sudah menutup pintu atas usulan amandemen UUD 1945. Bahkan pihaknya juga menutup pintu pada periode ini.

“Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, diamandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang sudah enggak ada lagi, pintunya sudah ditutup di MPR periode ini,” jelasnya.

Baca Juga

Profil Rachmat Gobel, Siapa Sangka Pengusaha Sukses Itu Pernah Jadi Tukang Sapu Pabrik

Oleh karena itu, Jazilul menyebut pernyataan Anies itu bukan sebagai fakta, tapi hanya sebatas tuduhan.

“Maka apa yang disebutkan oleh Pak Anies sekedar tuduhan aja,” pungkasnya. 

Golkar: Terlalu Berlebihan!

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng membela Ketua Umum Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.

Pembelaan itu buntut dari tuduhan bakal capres NasDem, Anies Baswedan, yang menyebut ada Menko yang mau mengubah konstitusi atau amandemen UUD 1945.

Mekeng menegaskan Airlangga tak pernah ada keinginan untuk mengamandemen UUD 1945.

“Enggak ada. Enggak pernah ada. Kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai,” ujar Mekeng kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Dia menjelaskan amandemen UUD 194 itu harus diubah melalui pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, DPR tak pernah menerima usulan amandemen UUD 1945.

“Sampai sekarang enggak pernah ada usulan di DPR, yang bisa mengubah UU untuk pemilu kan DPR dan pemerintah,” tegasnya.

“Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapat paripurna,” sambung Mekeng.

Untuk itu, Mekeng menilai Anies terlalu berlebihan melontarkan tuduhan seperti itu. Dia menjelaskan amandemen UUD 1945 juga memiliki mekanisme tersendiri. Apabila pemerintah atau DPR tidak setuju, maka amandemen tidak akan terlaksana.

“Jadi kalau menurut saya, Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini, enggak ada itu,” ujarnya.

“Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja enggak usah tuduh-tuduh yang enggak penting,” lanjut Mekeng.

Sebagai informasi, Anies tidak menyebutkan siapa Menko yang dimaksud dalam tuduhannya. Ada empat Menko dalam kabinet Presiden Jokowi yaitu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. 

Sebelumnya, Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies. (saa/ebs/muu)