Korupsi Proyek Jalan Bengkalis, Negara Dirugikan Rp126 Miliar

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Direksi PT WIKA-Sumindo JO Petrus Edy Susanto (PES) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar Rp126 miliar.

"Akibat perbuatan tersangka PES diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp359 miliar," kata Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Dalam konstruksi perkara, Setyo menjelaskan bahwa tersangka Petrus Edy selaku Wakil Ketua Dewan Direksi PT WIKA-Sumindo JO meminjam bendera PT Sumindo (SM) untuk bermitra dengan PT Wijaya Karya dengan membentuk kerja sama operasi (KSO) dengan nama PT WIKA-Sumindo, kemudian mengikuti pelelangan.

"Akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) pada tahun anggaran 2013-2015," ucap Setyo.

Setyo menyebutkan bahwa tindakan tersangka Petrus Edy pinjam bendera PT Sumindo tersebut karena salah satu perusahaan yang diusulkannya di-black list oleh Pemkab Bengkalis.

"Agar bisa mengikuti proses lelang, tersangka PES diduga manipulasi berbagai dokumen persyaratan lelang sedemikian rupa," kata Setyo.

Setelah memenangi proyek pekerjaan, tersangka Petrus Edy dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengevaluasi pelaksanaan proyek, baik dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

"Adanya persetujuaan pengeluaran uang proyek yang dilakukan tersangka PES yang selanjutnya diberikan di antaranya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), bagian keuangan Dinas PU Kabupaten Bengkalis untuk pengurusan termin pembayaran maupun untuk keperluan lainnya," ucap Setyo.

Atas perbuatannya, tersangka Petrus Edy disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka Petrus Edy selama 20 hari pertama terhitung mulai 19 Oktober sampai dengan 7 November 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.(put)