2.000 Pedagang Pakaian Bekas Pasar Senen akan Audiensi dengan Mendag Zulkifli Hasan Sore ini

Jakarta, tvOnenews.com - Kisruh perihal larangan pakaian bekas ilegal di Indonesia mencuri perhatian publik, lantaran diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait membasmi impor pakaian bekas ilegal yang berhasil merugikan negara hingga puluhan miliar.

Aliansi para pedagang pakaian bekas atau lebih dikenal dengan budaya thrifting mengundang para menteri terkait untuk berdialog membahas polemik ini di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/3/2023).

"Tidak disangka undangan pedagang thrifting pada Mendag, Menkop UKM, Pimpinan Komisi VI DPR RI, bersama Kapolda DKI Jakarta ternyata disambut antusias," bunyi keterangan yang diterima tvOnenews.com, Kamis (30/3/2023).

Sebanyak 2.000 pedagang thrifting berharap lewat diskusi bersama para menteri dapat memberikan jalan keluar yang baik bagi semua, kendati pedagang yang merasa mata pencahariannya dimatikan oleh pemerintah.

Baca Juga

Dukcapil Percepat Digitalisasi Adminduk, Teguh Setyabudi Tekankan Layanan Harus Jemput Bola

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan balepressed atau pakaian bekas ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3/2023).

Pakaian bekas ilegal yang berhasil disita oleh penegak hukum gabungan antara Bareskrim Polri dan Ditjen Bea dan Cukai yang dilaksanakan di 3 lokasi dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu berjumlah 7.363 balepressed. Temuan barang bukti tersebut bernilai mencapai lebih dari Rp80 miliar.

Berikut rincian tiga lokasi yang dilakukan penindakan pakaian bekas ilegal, antara lain:

1. Gudang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, diperoleh 513 balepressed.

2. Gudang di Kramat, Jakarta Pusat, diperoleh 521 balepressed.

3. Gudang di Tarumajaya, Bekasi, diperoleh 6.329 balepressed.

Sebagai informasi, penindakan terhadap pakaian bekas ilegal ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Penindakan ini dilaksanakan dengan dasar hasil penyelidikan dan penelusuran di lokasi-lokasi penjualan pakaian bekas dari luar negeri. Setelah dilakukan pembuntutan oleh petugas, akhirnya diketahui lokasi gudang penyimpanannya.

Turut hadir pula dalam kegiatan pemusnahan pakaian bekas ilegal, antara lain; Bareskrim Polri, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dirjen Bea dan Cukai, serta perwakilan Jaksa Agung.