Polemik Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro, ‘Cicak vs Buaya’ Jilid Kesekian?

Jakarta, tvOnenews.com - Reza Indragiri Amriel, Peneliti, ASA Indonesia Institute ikut menyoroti perihal polemik pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini laksana "Cicak vs Buaya" jilid kesekian. Tapi pokok pertentangannya kali ini perlu dicermati saksama,” kata Reza dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews di Jakarta pada (7/4/2023).

Reza berharap, walk out-nya Brigjen Endar, anggota Polri itu merupakan wujud keteguhan sikap dalam pemberantasan  korupsi.

“Jadi, bukan sebatas menyalanya jiwa korsa akibat adanya personel Polri yang diusik oleh pihak non Polri,” katanya.

Brigjen Endar Priantoro (ant)

Kemudian Reza mengatakan jika dianggap bahwa gesekan antara dua lembaga hingga beberapa segi bisa berdampak terhadap kekompakan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Maka tindakan Polri patut didukung.

Baca Juga

Instruksi Tegas Kapolri di HUT KSPSI: Fasilitas Kesehatan Polri Terbuka bagi Buruh Peserta BPJS

“Namun kalau walk out itu lebih dilatari oleh solidaritas sesama baju coklat, maka itu peristiwa yang tidak tergolong luar biasa,” katanya.

Jiwa korsa memang lazim terpantik manakala ada pihak luar organisasi yang dinilai coba-coba mengganggu sesama anggota organisasi.

“Sekian banyak kalangan menilai KPK kehilangan independensi, profesionalitas, dan integritasnya,” katanya. 

Penilaian sedemikian rupa seyogyanya menjadi pengingat bagi Polri untuk memperkuat kesanggupannya.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo (ant)

“Polri harus perkuat kesanggupannya sebagai lembaga penegakan hukum yang bersifat permanen yang semestinya bisa diandalkan untuk memberantas korupsi,” tandas Reza.

Dengan kodratnya sebagai lembaga permanen, Polri masih perlu terus memperbanyak portofolionya berupa penindakan kasus-kasus rasuah. 

“Setidaknya untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak kalah dengan Kejaksaan Agung,” kata Reza.

Reza kemudian sebagai contoh bagaimana jika Polri proaktif menyambut bola yang dilempar oleh Menkopolhukam Mahfud MD terkait transaksi janggal pencucian uang Rp 349 triliun. 

“Ini jauh lebih dahsyat ketimbang memanggil para penyelenggara negara yang hobi ber-flexing-ria. Apalagi lebih satu pekan sejak kegemparan di ruang rapat Komisi III DPR RI, belum ada tanda-tanda tindak lanjut bertempo tinggi atas pernyataan Menko Mahfud,” ujar Reza.

Gedung KPK (ant)

Reza mengingatkan bahwa sekarang Kapolri sudah berada di tahap ketiga sekaligus tahap terakhir untuk merealisasikan 16 Program Prioritas Kapolri.