Polemik Pemberhentian Brigjen Endar Priantoro, ‘Cicak vs Buaya’ Jilid Kesekian?

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa penerimaan sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait Bantuan Sosial (bansos) wilayah Jabodetabek tahun 2020. Perkara ini naik dik (penyidikan) 5 Desember 2020.

2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pengadaan lahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019 dan 2020 (KN tanah Munjul). Perkara ini naik dik (penyidikan) pada 8 Februari 2021 (KN 152M).

3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya terkait pengadaan pesawat terbang pada PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015, Perkara ini naik dik (penyidikan) pada 22 Juli 2022.

4. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada kerjasama pengolahan anoda logam antara PT ANTAM dengan PT LOCO MONTRADO tahun 2017, Perkara ini naik dik (penyidikan) 8 Juni 2021 (KN 113M).

5. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018-2019, Perkara ini naik dik (penyidikan) 1 April 2022 (KN 276M).

6. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Tahun 2020 (KN 126M).

7. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa penerimaan sesuatu oleh RAT atau yang mewakilinya selaku Pemeriksa Pajak dan atau Pegawai DJP Kemenkeu RI tahun 2011-2023, Perkara ini naik dik (penyidikan) 27 Maret 2023.

Kasus yang ditangani dalam Satuan Tugas:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulsel

2. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk

3. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Probolinggo

4. Operasi Tangkap Tangan (OTT) PPK Kab. Hulu Sungai Utara

5. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Musi Banyuasin (gab pak milton)

6. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan

7. Pembangunan Kapal KB

8. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Anggota DPRD Jawa Timur

9. Bupati Bangkalan

10. Kapal DKBKasus yang ditangani Brigjen Endar saat menjadi Satgas 1 dan 11:

1. Kasus Suap Bupati Langkat (Terbit Rencana Peranginangin, termasuk ditemukannya indikasi pelanggaran HAM di rumah ybs)

2. Kasus Suap dan Gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah (Ricky Ham Pagawak)

3. Kasus Suap dan gratifikasi Gubernur Papua (Lukas Enembe) dilanjutkan dengan penyelidikan dugaan TPK dalam pengelolaan APBD Provinsi Papua 2016-2022